Proyek Percontohan Digitalisasi Layanan Publik di Banyuwangi
Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan proyek percontohan digitalisasi layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur digital di berbagai sektor. Salah satu inisiatif utama dalam proyek ini adalah pengembangan sistem digital untuk pelayanan masyarakat, khususnya dalam distribusi bantuan sosial (bansos). Proyek ini akan dimulai di Banyuwangi sebagai lokasi awal yang menjadi uji coba.
Menurut anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), M. Firman Hidayat, proyek ini akan fokus pada pengembangan infrastruktur digital publik. Ia menjelaskan bahwa proyek ini akan mencakup beberapa komponen penting seperti digital ID, platform pertukaran data, dan sistem pembayaran digital. “Rencananya akan ada satu pilot project untuk mewujudkan government digitalization, fokusnya di public digital infrastructure. Jadi, ada digital ID, data exchange platform, dan digital payment,” kata Firman dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies.
Digital ID akan menjadi salah satu elemen utama dalam proyek ini. Setiap warga Banyuwangi akan diberikan digital ID yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas penerima bantuan. Dengan adanya fitur pengenalan biometrik, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap individu yang menerima bansos benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. “Semua masyarakat di Banyuwangi akan diberi digital ID. Ketika mereka diberi digital ID, kami bisa verifikasi, bisa pastikan bahwa si A adalah A, karena kan ada biometric recognition dan lain-lainnya,” jelas Firman.
Selain itu, digital ID juga akan terhubung dengan data administrasi pemerintah dan riwayat transaksi digital masyarakat. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi kelayakan penerima bansos secara lebih akurat. Misalnya, jika seseorang tercatat memiliki empat mobil atau memiliki transaksi sebesar Rp 20 juta dalam sebulan, maka orang tersebut tidak layak menerima bansos. “Jadi, kami bisa tahu, oh ini penerima bansos, tapi ternyata mobilnya ada empat, terus transaksinya dalam satu bulan terakhir Rp 20 juta. Ini berarti bukan orang yang cocok untuk bansos. Kemudian kami akan juga connect-kan dengan digital payment,” tambahnya.
Firman menyatakan bahwa proyek percontohan ini direncanakan mulai dilaksanakan pada September 2025. Hasil awal dari proyek ini diharapkan dapat diperoleh sebelum akhir tahun. Jika berhasil, program ini akan diperluas ke tingkat nasional pada tahun 2026. “Harapannya di akhir tahun ini kami bisa dapat hasilnya, sehingga kami bisa eskalasi ke level nasional di tahun depan,” ujarnya.
Komponen Utama Proyek Digitalisasi
Berikut adalah beberapa komponen utama yang akan diterapkan dalam proyek percontohan ini:
- Digital ID: Identitas digital yang diberikan kepada seluruh warga Banyuwangi untuk memverifikasi identitas penerima bansos.
- Platform Pertukaran Data: Sistem yang menghubungkan data administrasi pemerintah dengan riwayat transaksi digital masyarakat.
- Sistem Pembayaran Digital: Integrasi digital payment untuk memastikan penyaluran bansos dilakukan secara efisien dan transparan.
Dengan penerapan teknologi digital dalam layanan publik, pemerintah berharap dapat meningkatkan akurasi dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital yang akan menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
