mediaawas.com
,
Jakarta
–
Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM)
Bahlil
Lahadalia menegur Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PT
PLN
(Persero) Darmawan Prasodjo. Teguran tersebut muncul akibat data desa yang belum teraliri listrik antara milik kementerian dan PLN tidak sinkron.
Data Kementerian ESDM menyebut ada sekitar 5.600 desa yang belum mendapatkan fasilitas sambungan
electricity
Sedangkan data PLN hampir dua kali lipat atau sebanyak 10 ribu desa.
“Ini tidak tahu, Dirjen saya tidak benar atau PLN-nya yang tidak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
Bahlil mengatakan bahwa dia memahami jika jajaran direksi PLN masih banyak yang baru setelah proses perombakan pada Rabu, 18 Juni 2025 lalu. Namun, dia menyayangkan karena Direktur Utama PLN masih sama, yaitu Darmawan Prasodjo, sehingga datanya seharusnya bisa diselaraskan.
Ini Direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirutnya cuma satu gitu, enggak berubah-ubah. Jadi oke data ini mungkin yang
mutakhir
“(terkini), sayangnya tidak dilaporkan,” ucap Bahlil.
Meskipun datanya tidak sama, Bahlil menekankan bahwa wilayah yang belum terjangkau listrik menjadi fokus pemerintah. Dia mengungkapkan, jika pembangunan infrastruktur listrik sulit direalisasikan di daerah-daerah tersebut, maka pemerintah akan mendorong penerapan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
“Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden (Prabowo Subianto) meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya, kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan,” ujar Bahlil.
Bahlil juga berencana segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas anggaran yang diperlukan dalam pembangunan PLTS. Ia menyebutkan bahwa nantinya anggaran untuk membangun fasilitas listrik tersebut akan melalui Kementerian ESDM.
Nanti biayanya akan melalui ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap sebagai anggaran PLN. Itu adalah anggaran negara dan programnya harus mengikuti.
sesuai-desain
“Rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan memperhatikan skala prioritas,” kata Menteri ESDM.
