Tanggung Jawab Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan respons terkait isu gaji guru dan dosen di Indonesia yang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ia menyampaikan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan rendahnya penghargaan terhadap profesi pendidik, khususnya karena besaran gaji yang tidak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban.
Dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025, Sri Mulyani menyoroti tantangan ini sebagai salah satu aspek penting dalam keuangan negara. Ia mempertanyakan apakah pembiayaan gaji guru dan dosen harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau apakah partisipasi dari masyarakat juga bisa berkontribusi dalam menjawab masalah ini.
Anggaran Pendidikan dalam APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki komitmen untuk mengalokasikan sebesar 20 persen dari total belanja negara untuk dana pendidikan. Tahun ini, anggaran pendidikan yang disiapkan mencapai Rp 750 triliun. Menurut Sri Mulyani, alokasi tersebut dirancang sesuai dengan mandat konstitusi untuk memperkuat ekosistem pendidikan secara keseluruhan.
Alokasi anggaran ini digunakan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari madrasah, sekolah negeri, hingga sekolah swasta. Dalam konteks pendidikan, Dana APBN khusus pendidikan juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, baik itu guru honorer maupun profesor. Selain itu, dana ini juga berlaku bagi peneliti dan institusi pendidikan tinggi yang memiliki keragaman yang sangat luas.
Pengelolaan Anggaran Berbasis Ekosistem
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan mengelola anggaran pendidikan berdasarkan ekosistem pendidikan yang ada. Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk manfaat langsung kepada siswa dan mahasiswa. Contohnya termasuk biaya operasional sekolah yang dihitung per kapita murid serta program beasiswa seperti:
- PIP (Program Indonesia Pintar), yaitu beasiswa untuk pelajar.
- KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa untuk kuliah.
- Beasiswa hingga jenjang pascasarjana.
Dengan demikian, anggaran pendidikan bukan hanya berfokus pada infrastruktur atau fasilitas, tetapi juga pada pemberdayaan tenaga pendidik dan penerima layanan pendidikan.
Peran Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan
Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, Sri Mulyani menegaskan bahwa solusi tidak selalu terletak sepenuhnya pada pemerintah. Ia menyarankan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, baik melalui donasi, bantuan sosial, atau inisiatif swasta. Hal ini dapat membantu mengurangi beban anggaran negara dan memberikan dukungan tambahan bagi guru dan dosen.
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
