mediaawas.com
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, Jawa Barat.
Bandara ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata di kawasan Bandung Raya dan sekitarnya.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian menyeluruh bersama berbagai pemangku kepentingan.
Studi ini bertujuan untuk menentukan langkah terbaik antara reaktivasi Bandara Husein atau terus mengoptimalkan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang berlokasi di Kabupaten Majalengka.
“Kita akan membicarakannya. Husein, apa Kertajati. Tapi pada prinsipnya untuk kebaikan masyarakat dan pemerintahan daerah, kita akan mencari solusi yang paling masuk akal,” kata Suntana sebagaimana dilansir dari
Di antara
(25/6/2025).
Bandara Kertajati yang membebani anggaran
Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah tingginya beban anggaran operasional Bandara Kertajati yang mencapai Rp60 miliar per tahun.
Beban tersebut ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sementara pemanfaatannya belum optimal.
Walikota Bandung Muhammad Farhan turut menyuarakan pentingnya reaktivasi Bandara Husein.
Ia menyatakan bahwa pengaktifan kembali bandara tersebut merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jika Husein dibuka, pariwisata Bandung akan kembali bergerak. Dampaknya bukan hanya untuk Bandung, tetapi juga Jawa Barat,” kata Farhan.
Ia juga menyoroti ketidakefisienan dalam distribusi nilai ekonomi. Saat Bandara Husein tidak beroperasi, banyak wisatawan memilih mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, lalu melanjutkan perjalanan ke Bandung melalui jalur darat.
Akibatnya, potensi ekonomi yang seharusnya dinikmati Jawa Barat justru mengalir ke DKI Jakarta.
“Kenyataannya, orang tetap ingin datang ke Bandung. Tapi karena Husein ditutup, mereka mendarat di Jakarta. Untungnya untuk siapa? Untuk Jakarta, bukan untuk Jawa Barat,” tegas Farhan.
