JAKARTA – Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran terhadap akses masyarakat terhadap bahan bacaan, khususnya di daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur. Program distribusi bantuan buku yang sebelumnya rutin dilakukan kini terancam terhenti, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan literasi dan menghambat perkembangan sumber daya manusia (SDM).
Perpusnas memangkas beberapa program prioritas setelah pagu anggarannya mengalami penurunan signifikan, dari Rp 721 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp 377,9 miliar pada 2026. Salah satu program yang terdampak adalah penyaluran bantuan buku ke desa, taman bacaan masyarakat (TBM), lembaga pemasyarakatan (lapas), dan puskesmas.
Menanggapi hal ini, pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyatakan bahwa dampak paling besar akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, akses internet di daerah tersebut masih terbatas, sehingga distribusi buku fisik tetap menjadi kebutuhan utama.
“Program digital mungkin efektif di kota-kota besar yang memiliki akses internet stabil. Namun di daerah 3T, buku masih menjadi sumber belajar utama karena akses internet dan teknologi belum merata,” ujar Trubus kepada media, Minggu (19/7/2026).
Trubus menilai alasan pemerintah memangkas anggaran Perpusnas untuk dialihkan ke digitalisasi tidak tepat. Selain jaringan internet yang belum merata, kemampuan masyarakat dan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi juga masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah tetap mempertahankan bahkan meningkatkan anggaran distribusi buku.
Apabila digitalisasi tetap menjadi prioritas, maka pembangunan infrastruktur internet, peningkatan kompetensi digital guru, dan keterjangkauan akses internet harus dipercepat.
Sebelumnya, Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz, mengakui bahwa penurunan anggaran berdampak langsung terhadap pelaksanaan program literasi nasional. Ia menjelaskan bahwa sepanjang 2024-2025, Perpusnas memiliki inisiatif mendistribusikan buku ke desa, TBM, lapas, dan puskesmas. Setiap lokasi menerima sekitar 1.000 eksemplar buku, dan program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.
Namun, pada 2026 program tersebut tidak dapat dilanjutkan akibat keterbatasan anggaran. Selain itu, Perpusnas juga tidak dapat menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan dan renovasi perpustakaan, pengadaan perangkat teknologi informasi, serta perlengkapan meubelair bagi daerah.
“Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya. Nah, bantuan berupa DAK fisik yang tadi disampaikan; bangunan, kemudian renovasi, TIK, ini juga tidak bisa. Perlengkapan meubelair itu tidak bisa kita berikan walaupun daerah itu juga berteriak,” ungkap Aminudin.
Meski demikian, Perpusnas menyatakan tetap berupaya menjaga target pembangunan literasi nasional melalui penyesuaian target kinerja bersama Kementerian PPN/Bappenas, penguatan pendampingan penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta pengembangan program Relawan Literasi Masyarakat (Relima).
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai dampak pengurangan anggaran Perpusnas terhadap pembangunan literasi nasional perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan anggaran berikutnya. Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi komitmen negara dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan penguatan budaya literasi. Ia berharap dukungan anggaran pada tahun-tahun mendatang dapat diperkuat agar target pembangunan literasi nasional tetap tercapai.
