Daerah  

22 Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 101: Pelanggaran HAM yang Melibatkan Kejahatan Kemanusiaan


Soal dan Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 101 Kurikulum Merdeka

Berikut adalah kumpulan soal dan jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk kelas 12 halaman 101 berdasarkan Kurikulum Merdeka. Materi ini mencakup berbagai topik terkait kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta pengingkaran kewajiban.

Soal-soal yang disajikan berasal dari buku Pendidikan Pancasila Kelas XII Edisi 1 yang ditulis oleh Dwi Astuti Setiawan, Hatim Gazali, dan Ida Rohayani. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbudristek pada tahun 2023. Kunci jawaban ini dimaksudkan sebagai panduan belajar siswa agar lebih mudah memahami materi dan mempersiapkan diri menghadapi evaluasi pembelajaran secara optimal.

Uji Kompetensi

Soal Pilihan Ganda

  1. Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan keyakinan bagi tiap penduduk sebagai implementasi hak pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni ….
  2. A. setiap orang yang hidup di Indonesia boleh berkeyakinan apa saja
  3. B. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi dalam berkeyakinan apa saja
  4. C. setiap warga negara dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
  5. D. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
  6. E. setiap orang boleh beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME
  7. Jawaban: C

  8. Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

  9. A. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar
  10. B. setiap orang yang memiliki domisili di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku
  11. C. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar
  12. D. warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah
  13. E. warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya sesuai paradigma ilmiah berpikirnya
  14. Jawaban: C

  15. Makna sila Persatuan Indonesia dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan bangsa sebagai implementasi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

  16. A. negara dapat melakukan apa saja jika negara dalam keadaan genting terhadap bangsa indonesia
  17. B. negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting
  18. C. negara dapat menertibkan siapa pun dengan alasan dan keadaan apa pun
  19. D. negara akan menjalin kerja sama dengan luar negeri untuk keamanan dalam negeri jika keadaan genting
  20. E. negara melindungi warga negara Indonesia sepanjang masih berada di tanah air
  21. Jawaban: B

  22. Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni ….

  23. A. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan
  24. B. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat
  25. C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat
  26. D. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat
  27. E. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat
  28. Jawaban: C

  29. Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni ….

  30. A. setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya
  31. B. setiap warga negara berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan hidup mapan sesuai janji pemerintah ketika kampanye
  32. C. setiap warga negara akan diberikan fasilitas dan kemudahan tertentu jika menjadi warga yang baik
  33. D. negara akan melakukan operasi pasar apabila terjadi kecurangan oleh pedagang
  34. E. kelayakan ditentukan dengan standar pertumbuhan ekonomi hasil perbandingan dengan negara Asia Tenggara
  35. Jawaban: A

Soal Esai

  1. Tuliskan salah satu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang kamu ketahui dengan analisis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
  2. Jawaban: Tidak membayar pajak: Tidak membayar pajak merupakan pengingkaran kewajiban finansial warga negara untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Hal ini diatur dalam Pasal 23A UUD 1945.

  3. Jelaskan hal yang akan kamu lakukan sebagai warga negara yang baik saat terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban!

  4. Jawaban: Sebagai warga negara yang baik, dapat melakukan hal-hal berikut saat terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban:
    • Meningkatkan kesadaran masyarakat
    • Menegakkan hukum secara adil
    • Meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM)
    • Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
    • Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan
    • Meningkatkan kerja sama antarkelompok atau golongan


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *