Proses Pembayaran UGR Tol Jogja-Bawen Berjalan di Beberapa Wilayah
Proses pengadaan tanah dan pembayaran uang ganti rugi (UGR) bagi warga yang terdampak proyek jalan tol Jogja-Bawen masih berlangsung. Pada hari Kamis, 25 September 2025, pembayaran dilakukan di GOR Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Dalam tahap ini, sebanyak 71 bidang tanah dari 13 desa menerima UGR dengan total nilai mencapai Rp72 miliar. Lahan yang diganti rugi mayoritas berupa ladang, sawah, dan pekarangan, dengan luas keseluruhan mencapai 52.500 meter persegi.
Pembayaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dan pelaksana proyek untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terpenuhi. Meski demikian, tidak semua wilayah mengalami kelancaran dalam proses pembangunan tol ini. Perkembangan progres pembangunan di setiap seksi tidak merata, dengan beberapa bagian mengalami hambatan signifikan.
Progres Pembangunan yang Tidak Merata di Tiap Seksi
Secara keseluruhan, pengadaan tanah untuk Tol Jogja-Bawen telah mencapai sekitar 65 persen. Jika dilihat lebih rinci, setiap seksi memiliki capaian yang berbeda.
- Seksi 1 hampir rampung dengan capaian 98,63 persen.
- Seksi 2 telah menyelesaikan 92,95 persen.
- Seksi 3 tidak jauh tertinggal dengan 96,14 persen.
Namun, Seksi 5 menjadi sorotan karena progresnya baru menyentuh 14,34 persen. Keterlambatan ini memicu pertanyaan publik mengenai kendala yang dihadapi di lapangan.
Rancangan Teknis Jadi Kendala Utama di Seksi 5
Menurut Muhammad Fajri Nukman, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Jogja-Bawen, faktor utama yang menghambat pembayaran UGR di Seksi 5 adalah ketidakpastian desain teknis. “Kami belum bisa bergerak lebih jauh sampai ada kepastian teknis, terutama terkait kebutuhan lahan,” jelas Fajri.
Awalnya, jalur di Seksi 5 direncanakan menggunakan terowongan di wilayah Kecamatan Grabag. Namun, muncul opsi baru berupa galian terbuka yang dinilai lebih efisien dalam beberapa aspek. Pergantian desain ini memerlukan penyesuaian ulang terhadap kebutuhan lahan dan berdampak pada jadwal pembayaran UGR Tol Jogja-Bawen bagi warga.
Exit Tol Palbapang Lebih Jelas Arah Pengembangannya
Di sisi lain, progres di sekitar exit tol Palbapang menunjukkan perkembangan yang lebih pasti. Trase dan desain simpang susun di titik tersebut sudah disepakati. Saat ini, dokumen perencanaan pengadaan tanah tengah disusun. Rencananya, posisi exit tol ini akan digeser sedikit mendekati arah Kota Magelang. Targetnya, dokumen perencanaan dapat diajukan ke Gubernur Jawa Tengah sebelum akhir 2025 atau awal 2026.
Keberhasilan perencanaan di exit tol Palbapang memberikan harapan bagi kelanjutan pembangunan tol secara keseluruhan. Meski begitu, tantangan koordinasi antara berbagai pihak tetap menjadi hal penting dalam menjaga kelancaran proyek infrastruktur besar seperti ini.
Tantangan Koordinasi dan Dampaknya terhadap Warga
Proyek infrastruktur besar seperti Tol Jogja-Bawen memerlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, kontraktor, dan masyarakat terdampak. Perubahan desain teknis, seperti dari terowongan menjadi galian terbuka, bukan hanya soal konstruksi tetapi juga berdampak langsung pada warga karena memengaruhi luasan lahan yang perlu dibebaskan.
Ketika keputusan teknis belum final, proses pembayaran UGR Tol Jogja-Bawen otomatis tertunda. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi warga yang lahannya masuk dalam rencana pembangunan.
Proses pembayaran UGR Tol Jogja-Bawen terus berjalan di beberapa wilayah dan menunjukkan hasil positif. Meski demikian, hambatan di Seksi 5 akibat belum finalnya desain teknis menunjukkan bahwa proyek infrastruktur skala besar memerlukan perencanaan yang matang dan kesepakatan yang jelas sebelum eksekusi.