Aksi Aliansi Forlindo Jaya dan LSM Pejuang 24 Mengkritik Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi di kompleks Alun-alun Kajen, Jumat (17/7/2026) sore. Dalam aksi yang dikenal sebagai aksi 404, massa menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain infrastruktur, nasib nelayan, tenaga outsourcing, pengelolaan BLUD, serta dugaan praktik jual beli jabatan.
Pada kesempatan tersebut, para peserta aksi menyoroti berbagai masalah yang dianggap memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Mereka menilai bahwa beberapa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan harapan rakyat. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Tanggapan Plt Bupati Pekalongan
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman menyatakan siap menerima kritik dan akan menindaklanjuti setiap masukan yang diberikan. Ia menilai bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Sukirman mengucapkan terima kasih kepada Forlindo Jaya dan Pejuang 24 yang telah menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, mereka tidak hanya mendukung pemerintahan, tetapi juga ikut mengkritisi jalannya pemerintahan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Penanganan Masalah Tenaga Outsourcing
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah persoalan tenaga outsourcing yang kontraknya tidak diperpanjang. Sukirman menjelaskan bahwa pemerintah akan memeriksa alasan tidak diperpanjangnya kontrak tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Ia menekankan bahwa data dan fakta di lapangan akan menjadi dasar penilaian.
“Untuk outsourcing tentu saja akan kami cek dulu datanya. Apakah pemutusan hubungan kerja itu karena faktor politik atau memang karena kinerjanya kurang baik, nanti akan kami pertimbangkan,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa jika ada yang terdampak secara politik dalam proses demokrasi, akan dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Isu Jual Beli Jabatan
Selain tenaga outsourcing, isu dugaan praktik jual beli jabatan juga menjadi sorotan massa aksi. Sukirman menyebut bahwa isu tersebut berkaitan dengan peristiwa lama yang secara hukum formal tidak pernah terbukti. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya kewaspadaan untuk mencegah munculnya praktik serupa.
“Sebenarnya itu peristiwa yang sudah lalu dan secara hukum formal tidak pernah terbukti. Tetapi kita tetap wajib mewaspadai adanya praktik jual beli jabatan, apalagi saat ini sedang berproses penataan pejabat eselon, termasuk eselon III dan seterusnya,” jelasnya.
Harapan untuk Sinergi Masyarakat dan Pemerintah
Sukirman berharap kritik dan aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi energi positif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia juga mengajak Forlindo Jaya dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk terus bersinergi dalam mengawal pembangunan Kabupaten Pekalongan.
Ketua Forlindo Jaya, Islah, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah. Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan Kabupaten Pekalongan. “Pada prinsipnya, ayo kita Sengkuyung bareng membangun Kabupaten Pekalongan supaya benar-benar diakui secara nasional.”
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Islah menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Karena itu, Forlindo Jaya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. “Suara rakyat dan masukan rakyat harus didengar. Jangan takut kepada OPD, jangan takut kepada APH. Tujuan kita sama, yaitu agar Kabupaten Pekalongan terus berbenah dan benar-benar menjadi kabupaten yang hebat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi sikap Sukirman yang dinilai terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat. Menurut Islah, apabila terdapat kebijakan yang perlu disesuaikan berdasarkan masukan masyarakat, pihaknya siap memberikan dukungan. “Pak Sukirman tetap kami monitor. Walaupun beliau tidur pun tetap kami monitor,” ucap Islah sambil tertawa.
Evaluasi dan Pembelajaran Bersama
Islah menambahkan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Pekalongan harus dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bersama. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna sehingga setiap kesalahan harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan. “Namanya manusia, tidak ada yang sempurna, tempatnya salah,” pungkasnya.
