Kebuntuan Reformasi dan Struktur Oligarki di Indonesia
Pandangan tentang kebuntuan reformasi yang terjadi di Indonesia sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor seperti ketidakstabilan politik, korupsi, atau kurangnya partisipasi masyarakat. Namun, menurut Vedi Hadiz, Guru Besar Studi Asia dari University of Melbourne, Australia, masalah utamanya adalah struktur oligarki yang masih bertahan dan terus beradaptasi sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru.
Dalam sebuah kuliah umum bertajuk “Jalan Buntu Reformasi”, Vedi menyampaikan bahwa oligarki bukan hanya sekadar kekuasaan segelintir orang kaya yang mempertahankan kekayaannya melalui politik. Menurutnya, oligarki merupakan hubungan kekuasaan yang bersifat struktural.
“Oligarki sebetulnya adalah suatu hubungan yang terstruktur, bersifat struktural, bukan individual, di mana ada aliansi atau fusi kepentingan antara birokrasi atas, politisi, dan modal besar,” jelas Vedi.
Hubungan yang Terstruktur Antara Birokrasi, Politisi, dan Modal Besar
Vedi menjelaskan bahwa kelompok konglomerat di Indonesia tidak dapat menjalankan kepentingannya tanpa dukungan birokrasi dan elite politik. Dari perizinan proyek hingga subsidi dan pemberian konsesi lahan, semua hal tersebut memerlukan keterlibatan pihak-pihak tertentu. Karena itu, ia menilai bahwa kebuntuan reformasi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada para taipan.
Struktur oligarki, menurut Vedi, sudah terbentuk sejak era Orde Baru melalui hubungan erat antara modal, birokrasi, dan keluarga Cendana yang berpusat pada kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah Reformasi 1998, struktur tersebut tidak hilang, melainkan bertransformasi dengan memasuki partai politik, organisasi masyarakat, hingga media massa.
“Tidak ada satu partai besar pun yang tidak dikuasai oleh oligarki, atau tidak ditandai oleh dominasi oligarki pada partai tersebut. Tidak ada satu pun,” ujarnya.
Desentralisasi dan Resentralisasi Kekuasaan Oligarki
Selama dua dekade pertama reformasi, Vedi menilai terjadi desentralisasi kekuatan oligarki ke daerah. Hal ini memunculkan banyak elite lokal sekaligus memperluas praktik korupsi. Sementara dalam satu dekade terakhir, ia mengatakan terjadi resentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi.
Vedi juga menyebut Presiden Joko Widodo sebagai presiden pertama pada era reformasi yang berasal dari luar lingkaran oligarki. Namun, karena tidak memiliki basis politik maupun ekonomi yang kuat, Jokowi disebut akhirnya masuk ke dalam struktur kekuasaan tersebut.
“Kasus dia itu menunjukkan bahwa seorang yang dianggap reformer pun, karena tidak punya basis politik dan ekonomi, akan terserap juga ke dalam vortex oligarki,” ujar Vedi.
Peran Presiden Prabowo Subianto dalam Proses Resentralisasi
Proses resentralisasi yang dimulai pada masa pemerintahan Jokowi berlanjut pada era Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai kebijakan yang dinilai semakin memperkuat konsolidasi kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur oligarki tetap menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Peringatan 30 Tahun Kudatuli dan Momentum Refleksi
Sebelum kuliah umum berlangsung, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan sekaligus sejarawan Bonnie Triyana menyampaikan bahwa Kudatuli menjadi titik penting yang mempercepat lahirnya Reformasi 1998 serta membuka ruang pluralisme politik di Indonesia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir mengaku memiliki utang politik kepada para korban Kudatuli karena peristiwa tersebut membuka jalan demokrasi yang kemudian mengantarkannya ke dunia politik.
“Kudatuli belum selesai, setidaknya dalam tiga hal. Yang pertama, keadilan belum selesai,” kata Rano.
Upaya untuk Mengenang Kudatuli
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengumumkan rencana peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa peringatan 30 tahun Kudatuli menjadi momentum untuk merefleksikan bahaya kekuasaan yang otoriter dan anti-kritik.
“30 tahun Kudatuli menyadarkan bahwa kekuasaan yang otoriter itu ketika dibiarkan, maka yang ada adalah suatu kekacauan dan kegelapan terhadap masa depan,” tuturnya.
