KPK Usulkan Peran Negara dalam Pembiayaan Kampanye untuk Cegah Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan rekomendasi agar pemerintah memperkuat peran negara dalam pembiayaan kampanye politik, khususnya melalui penyediaan alat peraga kampanye (APK) bagi peserta pemilihan umum (pemilu). Langkah ini dianggap mampu menekan risiko korupsi yang sering kali berasal dari biaya politik yang sangat tinggi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa korupsi yang terjadi pada kepala daerah tidak selalu disebabkan oleh satu faktor tunggal. Faktor-faktor seperti integritas individu dan kelemahan sistem juga turut berkontribusi. Namun, KPK menyadari bahwa biaya politik yang mahal menjadi salah satu pengaruh utama yang mendorong tindakan korupsi.
Mengurangi Beban Biaya Politik
Menurut Budi, penyediaan APK oleh pemerintah dapat membantu mengurangi beban finansial yang harus dikeluarkan oleh para kandidat saat menjalani kampanye. Dengan demikian, mereka tidak lagi bergantung pada sumber pendanaan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan atau praktik koruptif.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga diharapkan bisa menciptakan persaingan yang lebih adil antarpeserta pemilu. Ketika kandidat memiliki kesempatan yang sama dalam hal anggaran, maka kontestasi akan lebih didasarkan pada kualitas gagasan, rekam jejak, maupun integritas calon daripada hanya kemampuan finansial.
Tingginya Biaya Politik dan Risiko Korupsi
Budi menyoroti bahwa biaya politik selama pemilu dinilai boros karena masih banyak menggunakan alat peraga dalam jumlah besar. Hal ini membuat kontestasi sering kali ditentukan oleh kemampuan finansial kandidat, bukan kualitas diri mereka sendiri.
KPK merencanakan usulan ini setelah sejumlah kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Sepanjang 2025 hingga 18 Juli 2026, ada 15 kepala daerah yang tertangkap dan dinyatakan sebagai tersangka.
Beberapa contohnya adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, serta Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Di tahun 2026, beberapa nama lain seperti Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, dan Bupati Langkat Syah Afandin juga terlibat dalam kasus serupa.
Hubungan Pendanaan dengan Proyek Pemerintah
Temuan KPK menunjukkan bahwa dukungan pendanaan untuk pilkada sering kali berhubungan dengan upaya kepala daerah terpilih untuk mendapatkan keuntungan setelah menjabat. Contohnya, dalam kasus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, ada dugaan bahwa pihak yang memberikan dana politik kemudian memperoleh akses untuk mengatur proyek dan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan proyek pemerintah.
Hal serupa juga ditemukan dalam kasus Bupati Langkat Syah Afandin. Pihak swasta yang merupakan bagian dari tim sukses diduga memperoleh berbagai paket pekerjaan setelah kandidat yang didukungnya terpilih.
Penelitian dan Studi Kajian KPK
Budi menyatakan bahwa temuan ini sejalan dengan hasil kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK. Kajian tersebut menunjukkan bahwa tingginya biaya kampanye dan biaya politik merupakan salah satu masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, kondisi ini menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.
Upaya Pencegahan Korupsi oleh Pemerintah
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa tingginya biaya politik dalam pilkada sering menjadi penyebab korupsi pada kepala daerah. Ia menyarankan penambahan biaya operasional kepala daerah dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi.
Namun, ia menegaskan bahwa usulan ini masih perlu dikaji lebih lanjut dan dibahas bersama kementerian, lembaga terkait, serta DPR. “Perlu ada studi dulu ya,” ujar Tito.
Tito juga menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada fungsi pengawasan, tetapi juga pada penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan integritas kepala daerah. Pemerintah telah melakukan pembinaan melalui retret kepala daerah untuk memperkuat nasionalisme dan integritas, serta memberikan pembekalan yang melibatkan KPK dan BPKP.
Selain itu, Kemendagri juga telah membangun berbagai instrumen pengawasan, termasuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pedoman APBD, sistem pengawasan keuangan daerah, serta kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung dalam pengembangan sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Meski begitu, Tito menegaskan bahwa semua sistem yang dibangun tetap membutuhkan integritas dari para kepala daerah. “Semua sistem ini bisa saja diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” katanya.
