jatim.
SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa kondisi ekonomi daerah masih berada dalam jalur positif, meskipun sekitar 4.400 pekerja berpotensi terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut.
“Secara makro, pertumbuhan ekonomi Jatim baik. Pertumbuhan sektor manufaktur juga berada di atas rata-rata. Justru yang mengerek pertumbuhan ekonomi kita adalah manufaktur,” ujar Emil di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (24/7).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara tahunan (year on year/yoy), yang merupakan angka tertinggi di Pulau Jawa.
Industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dengan porsi mencapai 31,45 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Sementara itu, sektor industri menyerap sekitar 14,38 persen dari total 24,25 juta penduduk yang bekerja.
Meski demikian, Emil mengakui bahwa kondisi positif secara makro tidak selalu mencerminkan situasi yang terjadi di masing-masing perusahaan.
Menurutnya, persoalan internal perusahaan maupun tekanan ekonomi global dapat memicu masalah di tingkat mikro yang berdampak langsung terhadap ribuan tenaga kerja.
“Di saat ada puluhan pabrik menciptakan ribuan lapangan kerja, ada satu pabrik bermasalah yang langsung berdampak kepada ribuan tenaga kerja. Jadi secara agregat hasilnya tetap positif,” ujarnya.
Emil juga menanggapi isu mengenai dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur yang disebut-sebut akan merelokasi usahanya. Dia menegaskan hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari perusahaan terkait mengenai rencana tersebut.
Namun, Emil mengakui kedua perusahaan memang sedang menghadapi tekanan akibat melemahnya pasar ekspor di tengah perlambatan ekonomi global.
“Belum bisa dikatakan akan relokasi, tetapi memang pangsa ekspornya terdampak situasi global,” katanya.
Untuk mengantisipasi potensi PHK, Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah menyiapkan langkah mitigasi.
Emil mengungkapkan Disnakertrans telah memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK terhadap sekitar 4.400 pekerja.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.500 pekerja berasal dari PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), sedangkan sisanya tersebar di sejumlah perusahaan lain.
“Kami bisa menyebut angka itu karena memang sedang menyiapkan mitigasinya. Angka tersebut berasal dari kajian Disnaker sendiri. Saya langsung mengecek ke Kepala Disnaker, ada paparannya secara rinci. Makanya saya tahu 4.400 itu berasal dari perusahaan mana saja,” tutur Emil.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan dunia industri sekaligus memastikan langkah-langkah mitigasi dapat meminimalkan dampak terhadap para pekerja.
