PAMEKASAN, Media Awas. Com– Anggota DPR RI Komisi VIII, Hj. Ansari, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) yang digelar PC GMNI Pamekasan, Rabu (6/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Hj. Ansari mengapresiasi inisiatif GMNI yang mengangkat isu kekerasan seksual sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Ia menilai, forum diskusi seperti ini menjadi ruang penting untuk mencari solusi bersama.
“Kegiatan ini penting untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan secara maksimal. Ia menekankan, penanganan korban tidak boleh dilakukan setengah-setengah.
“Penanganannya harus utuh, karena korban tidak hanya satu. Negara harus hadir memberikan perlindungan maksimal,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar hasil diskusi tidak berhenti pada forum semata, melainkan ditindaklanjuti melalui advokasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari dinas pemberdayaan perempuan, kepolisian, hingga aparat penegak hukum lainnya.
Selain itu, Hj. Ansari menyoroti pentingnya literasi digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus diperkuat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan terhindar dari penyebaran konten asusila.
“Digitalisasi tidak bisa dihindari, maka edukasi harus digencarkan agar masyarakat bijak bermedia sosial,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI bersama Menteri PPPA akan melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan, termasuk di lingkungan pondok pesantren. Evaluasi tersebut mencakup kualitas sumber daya manusia hingga standar operasional yang diterapkan.
“Kami akan bersama Menteri PPPA mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan di pondok pesantren, termasuk SDM dan SOP-nya,” ucapnya
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Pamekasan, Syaifus Suhada, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap isu kemanusiaan yang berkembang di daerah.
“Kami melihat adanya urgensi besar. Pamekasan berada pada titik alarm darurat terkait kasus asusila. GMNI hadir untuk memfasilitasi dialog ini agar ditemukan solusi konkret, baik dari sisi pengawasan sosial maupun penegakan hukum,” ujarnya.
