Infrastruktur yang Sudah Tersedia di Ibu Kota Nusantara
Sejumlah infrastruktur telah selesai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini. Hal ini mengikuti pengesahan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa tahap pertama pembangunan IKN dari tahun 2022 hingga 2024 telah melahirkan berbagai infrastruktur utama.
Infrastruktur Utama yang Telah Dibangun
Tahap awal pembangunan IKN mencakup beberapa proyek penting seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menteri, rumah sakit, hotel, serta bandara VVIP. Proyek-proyek ini didukung oleh dana investasi swasta. Selain itu, dalam pembangunan tersebut juga diterapkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC). Adapun, sistem Command Center yang menggunakan teknologi CCTV, drone, dan Internet of Things (IoT) digunakan untuk memantau perkembangan pembangunan secara real-time.
Beberapa proyek multiyears dari tahap pertama masih terus berlangsung hingga 2025. Contohnya adalah Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, serta tol Balikpapan–IKN yang ditargetkan selesai pada akhir 2025.
Fokus Tahap Kedua Pembangunan IKN
Pembangunan tahap kedua akan fokus pada pemindahan pegawai ASN ke IKN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan. Berdasarkan Perpres 79/2025, pemerintah menargetkan pemindahan sekitar 1.700 hingga 4.100 ASN ke IKN untuk mendukung peran Nusantara sebagai ibu kota politik. Hingga tahun 2029, diperkirakan ada 9.500 ASN yang akan ditempatkan di IKN.
Sampai September 2025, sudah tersedia 44 tower hunian siap huni di Nusantara. Saat ini, tiga tower sedang dalam proses penyelesaian, sementara empat tower lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Kepercayaan Investor dan Pengusaha
Basuki juga menegaskan kepada para investor dan pengusaha bahwa pembangunan IKN akan segera selesai setelah terbitnya Perpres 79 Tahun 2025. Menurutnya, Perpres tersebut memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan di IKN. “Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” ujar Basuki.
Realisasi Investasi Swasta
Sebagai informasi tambahan, hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha dengan 52 perjanjian kerja sama. Ini menunjukkan komitmen besar dari sektor swasta dalam mendukung pembangunan IKN.
Dengan adanya infrastruktur yang sudah tersedia dan rencana pembangunan yang jelas, IKN semakin dekat menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.