Perubahan Aturan untuk Mempercepat Implementasi Sistem Digital di DJP
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan baru yang memberikan kelonggaran bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membentuk dan mengangkat pejabat baru hingga akhir tahun 2026. Langkah ini dilakukan agar struktur organisasi DJP dapat segera menyesuaikan diri dengan sistem digital yang sedang diimplementasikan, yaitu Coretax.
Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 31 Desember 2025. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penataan organisasi DJP diperlukan untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax administration system). Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan berbagai pihak terkait.
Peraturan ini merupakan pengganti dari PMK Nomor 124 Tahun 2024 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam PMK 117, terdapat penambahan satu pasal, yaitu Pasal 1839A, yang berada di antara Pasal 1839 dan Pasal 1840 dari PMK sebelumnya. Isi dari Pasal 1839A adalah ketentuan bahwa pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, serta pelantikan pejabat baru di lingkungan DJP tidak terikat oleh aturan umum yang tercantum dalam Pasal 1839.
Dengan adanya pengecualian ini, DJP memiliki keleluasaan untuk membuat jabatan baru dan melakukan pengangkatan serta pelantikan pejabat baru tanpa harus mematuhi aturan yang biasanya berlaku. Selain itu, kebijakan ini juga menyatakan bahwa pembentukan dan pengangkatan jabatan baru serta pelantikan pejabat di DJP dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
Peraturan PMK Nomor 117 ini hanya mencakup perubahan terkait pengecualian pengangkatan, pembentukan, dan pelantikan jabatan baru di lingkungan DJP. Kebijakan penataan organisasi ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ini adalah:
- Kelonggaran waktu: DJP diberikan kesempatan hingga akhir tahun 2026 untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi.
- Fleksibilitas dalam pengangkatan: DJP dapat mengangkat dan melantik pejabat baru tanpa terikat aturan yang biasanya berlaku.
- Tujuan utama: Penyesuaian struktur organisasi bertujuan untuk mendukung implementasi sistem Coretax secara efektif dan stabil.
Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat proses digitalisasi di lingkungan DJP, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi langkah strategis dalam memenuhi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih baik.
