Solusi Penghematan Biaya Pilkada dengan Larangan Mahar Politik
Sejumlah analis politik menyatakan bahwa biaya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat ditekan jika seluruh partai politik mengharamkan penggunaan mahar. Hal ini disampaikan oleh Adi Prayitno, seorang analis politik, dalam sebuah dialog di Kompas Petang, Kompas TV, pada hari Kamis (1/1/2026). Topik yang dibahas adalah bagaimana pilkada bisa dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Adi menjelaskan bahwa masalah utama dalam politik uang dan mahar politik berada di tangan partai politik. Ia menegaskan bahwa hampir semua kontestan dalam pilkada berasal dari partai politik. Oleh karena itu, jika seluruh partai politik bersedia melarang penggunaan politik uang dan mahar, maka biaya politik dalam pilkada akan lebih terkendali.
“Kalau partai mengharamkan politik uang, atau mengharamkan mahar politik, maka biaya politik bisa ditekan,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Adi juga memaparkan beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan untuk mengatasi masalah efisiensi dalam pelaksanaan pilkada. Menurutnya, jika rencana pelaksanaan pilkada melalui DPRD dianggap lebih efisien, maka solusinya tidak terlalu sulit.
“Secara prinsip, kalau argumentasi pilkada oleh DPRD karena efisiensi atau politik uang, saya kira sangat gampang,” katanya.
Salah satu solusi yang disarankan adalah penambahan jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS). Dengan begitu, proses penyelenggaraan pilkada menjadi lebih efisien. Selain itu, durasi atau waktu pelaksanaan pilkada bisa diperpanjang hingga sore hari.
Ketika ditanya apakah masih ada pilihan lain untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pilkada, Adi menyetujui adanya alternatif lain. Ia kemudian menyebutkan e-voting sebagai salah satu solusi yang bisa diterapkan. Menurutnya, sistem pemilihan secara elektronik akan membuat proses penyelenggaraan pilkada lebih sederhana dan mudah.
“Agak mudah sebenarnya. Atau misalnya mulai digagas soal e-voting. Itu kan lebih sederhana dan memudahkan terkait dengan hal ihwal teknis dan administratif penyelenggaraan,” ujarnya.
Dari berbagai solusi yang diajukan, tampaknya pendekatan yang lebih transparan dan terstruktur dalam penyelenggaraan pilkada bisa menjadi langkah penting dalam mengurangi biaya serta mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan komitmen partai politik untuk melarang penggunaan mahar dan politik uang, diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan berkelanjutan.