Wajah Buruk Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan adanya kejadian yang menimbulkan kekhawatiran terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat 26 September 2025, ia menyampaikan bahwa ada politikus yang meminta jatah dapur MBG. Menurutnya, hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan program tersebut.
“Ada, serius nih, ada yang WA (menghubungi lewat pesan WhatsApp). Saya jawab eh kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur. Langsung saya block, block, block!” ujar Nanik dengan nada tegas.
Nanik menegaskan bahwa siapa pun, termasuk politikus, tidak boleh meminta jatah dapur MBG. Menurutnya, pengelolaan dapur MBG adalah pekerjaan berat yang membutuhkan profesionalisme, bukan sekadar mengejar keuntungan pribadi.
Tindakan Tegas untuk Dapur Bermasalah
Dalam kesempatan itu, Nanik juga menyampaikan bahwa BGN tidak akan ragu menutup dapur MBG yang bermasalah. Ia menegaskan bahwa tidak peduli jika pemilik dapur merupakan orang kuat, termasuk jenderal.
“Mau punya-nya jenderal, mau punya-nya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya gak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia. Saya gak peduli, beneran, (ini) serius ya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak,” tegasnya.
Hasil investigasi terbaru mencatat, hingga 26 September 2025, ada 45 dapur MBG yang tidak menjalankan standar prosedur operasional (SOP). Dari jumlah itu, 40 dapur resmi ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan.
“Sampai sore hari ini, kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Nanik.
Dapur-dapur tersebut kini sedang diperiksa secara intensif oleh tim independen BGN dengan melibatkan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Rentetan Kasus Keracunan Massal
Kasus keracunan massal akibat menu MBG telah mencoreng program unggulan pemerintah ini. Salah satu insiden terbesar terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang menimpa lebih dari 1.000 siswa dengan gejala sesak napas, nyeri perut, hingga mual.
BGN menyebut sekitar 80 persen kasus keracunan disebabkan pelanggaran SOP. Salah satunya adalah penyimpanan makanan terlalu lama setelah dimasak, sehingga tidak layak konsumsi ketika dibagikan ke siswa.
Selain di Bandung Barat, kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain dengan total ribuan siswa menjadi korban sejak awal 2025.
Peringatan untuk Pengelola Dapur
Nanik memperingatkan bahwa pengelolaan dapur MBG tidak bisa dilakukan secara serampangan, apalagi jika ada pihak yang masuk lewat jalur tidak tepat. Menurutnya, hal ini hanya akan memperbesar risiko masalah di kemudian hari.
“Kalau pengelola dapur dilakukan oleh yang tidak profesional, terutama untuk menjadi pengelola dapur harus lewat jalur yang tidak tepat, maka potensi dapur tersebut nanti bermasalah akan besar,” jelasnya.
Nanik menambahkan, BGN akan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang. Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi agar pengelolaan dapur benar-benar sesuai SOP dan aman untuk anak-anak.