DPR RI Menyoroti Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan kekecewaannya terhadap kejadian keracunan makanan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Masalah ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi juga di berbagai daerah lainnya. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk segera memperbaiki sistem yang ada.
Wakil Ketua Komisi IX, Putih Sari, menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) perlu bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait hingga tingkat daerah untuk mengatasi kelemahan yang ada saat ini. Ia menilai BGN sebagai lembaga baru yang belum memiliki struktur yang lengkap hingga ke tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalankan program MBG secara teknis.
Putih juga mengajak pemerintah daerah untuk turut serta mengawasi pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Fokus mereka adalah pada pengawasan agar risiko keracunan makanan dapat diminimalkan.
“Perlu adanya koordinasi antara kepala daerah dan dinas-dinas terkait untuk bersama-sama mengawasi program Makan Bergizi Gratis ini,” ujar Putih saat berkunjung ke Kabupaten Purwakarta.
Belum Ada Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi di Subang
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menemukan bahwa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari 44 SPPG yang telah beroperasi, hanya tiga di antaranya yang memiliki SLHS. SPPG yang bersertifikat tersebut adalah Yayasan Cakrawala Mandala Wasri yang berada di Kecamatan Ciasem.
Sementara itu, 41 SPPG lainnya belum memiliki SLHS, sehingga makanan yang diproduksi belum terjamin kebersihannya. Kepala Dinkes Subang, Maxi, menyatakan bahwa SPPG tanpa SLHS berisiko menyebabkan penyakit atau keracunan.
“Kami siap membantu SPPG dalam mengurus SLHS,” katanya. Persyaratan ini menjadi perhatian publik setelah terjadi keracunan massal terhadap 11 murid Sekolah Dasar Negeri Rawalele, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, pada Kamis (25/9/2025).
Menurut dugaan, kejadian ini terkait dengan makanan dari program MBG. Meski begitu, Maxi mengaku belum bisa memastikan apakah keracunan tersebut benar-benar disebabkan oleh MBG. Petugas Dinkes masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang disajikan di SDN Rawalele.
Korban Keracunan Diperiksa di Rumah Sakit
Sebanyak 11 murid harus dirujuk ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang untuk mendapatkan perawatan. Jumlah total siswa yang mengonsumsi makanan MBG di SDN Rawalele mencapai 420 orang, dari kelas 1 hingga kelas 6.
Para korban keracunan berasal dari kelas yang berbeda. Menurut pengakuan mereka, gejala yang parah mulai menghilang, sehingga mereka sudah dipulangkan dari Puskesmas dan RSUD Subang. Meski demikian, proses pemeriksaan dan analisis terhadap makanan tersebut masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian ini.
Tantangan dalam Pelaksanaan Program MBG
Kejadian ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam pelaksanaan program MBG. Selain masalah SLHS, peningkatan pengawasan dan koordinasi antarinstansi menjadi sangat penting. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu lebih aktif dalam memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan aman bagi masyarakat.
Dengan adanya evaluasi dan perbaikan sistem, diharapkan kejadian serupa tidak lagi terulang. Masyarakat juga diharapkan tetap waspada dan melaporkan jika menemukan indikasi keracunan atau ketidaksesuaian dalam pelayanan makanan yang diberikan.