Ringkasan Berita:
- Mandenas mengaku terus menjalin komunikasi politik intensif lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan pimpinan DPR RI hingga penasihat dan staf khusus Presiden Prabowo Subianto.
- Lobi-lobi politik tersebut dilakukan untuk membangun kesepahaman antara Presiden dan pimpinan DPR RI agar pembentukan provinsi baru ini mengantongi dukungan politik yang kuat.
, JAYAPURA – Anggota DPR RI Yan Mandenas kembali mendorong pembentukan Provinsi Papua Utara agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
Ia menargetkan seluruh tahapan pembahasan hingga penerbitan Surat Presiden (Surpres) dapat rampung pada 2027.
Mandenas mengungkapkan, pembentukan Papua Utara merupakan salah satu agenda pemekaran wilayah di Tanah Papua yang belum tuntas pada periode DPR RI sebelumnya akibat terhambat momentum Pemilu 2024.
Padahal, penyusunan naskah akademik dan proses di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah selesai.
“Prosesnya waktu itu tinggal melahirkan Surpres, tetapi sedikit terhambat karena masuk momentum Pemilu 2024. Sehingga undang-undang itu stuck di meja Ketua DPR,” kata Mandenas di Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (4/9/2026).
Untuk melanjutkan agenda tersebut, Mandenas kini kembali mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Utara menjadi hak inisiatif DPR RI.
“Target kami minimal tahun depan sudah bisa kami dorong untuk proses pembahasan semua sampai masuk ke Surpres. Mudah-mudahan 2027 sudah bisa terealisasi,” ujarnya.
Mandenas mengaku terus menjalin komunikasi politik intensif lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan pimpinan DPR RI hingga penasihat dan staf khusus Presiden Prabowo Subianto.
Lobi-lobi politik tersebut dilakukan untuk membangun kesepahaman antara Presiden dan pimpinan DPR RI agar pembentukan provinsi baru ini mengantongi dukungan politik yang kuat.
Ia menekankan, pemekaran wilayah Papua Utara tidak sekadar penambahan wilayah administratif, melainkan harus berdampak langsung bagi peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, lapangan kerja, dan pengembangan SDM.
Selain itu, hadirnya provinsi baru dinilai menjadi ruang kaderisasi vital bagi putra-putri asli Papua untuk mengisi jabatan birokrasi strategis di tingkat daerah hingga pusat.
“Menduduki jabatan-jabatan tertentu dan bisa mencapai eselon-eselon tertentu yang mengantar mereka bisa menjadi direktur, dirjen di kementerian lembaga di pusat, bahkan mungkin bisa menjadi menteri,” kata Mandenas. (*)
