Wakil Kepala BGN Akui Ada Intervensi Politik dalam Program Makanan Bergizi Gratis
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan adanya intervensi politik dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan praktik semacam itu terjadi, terlebih karena program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
Nanik mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima pesan dari seorang politikus yang meminta jatah pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, hal tersebut sangat tidak pantas, mengingat program ini adalah bentuk bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Serius saya, jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program kasihan, banyak anak-anak enggak bisa makan, kita mau kasih makan kok malah rebutan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (26/9/2025).
Menurut Nanik, ia bahkan sempat menerima telepon dan pesan dari seorang politikus. Namun alih-alih membantu komunikasi terkait kasus keracunan pangan, politikus tersebut justru meminta bagian dari pengelolaan dapur. Ia langsung menolak permintaan tersebut dan memblokir akun media sosial politikus tersebut.
“Ada yang WA saya, nyenye-nyenye, saya jawab: kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta sapur. Saya langsung block, block, block,” katanya.
Nanik menegaskan bahwa program MBG merupakan amanat negara yang harus dilaksanakan dengan baik. Ia menekankan bahwa siapa pun, termasuk tokoh berpengaruh, tidak boleh mengganggu jalannya program. Jika ada yang melanggar, ia bersikeras untuk menutup program tersebut.
“Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya enggak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia,” ujarnya.
Data Keracunan Pangan dalam Program MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Berdasarkan data yang diterima, total sebanyak 5.914 penerima MBG menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.
Kasus keracunan tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua) dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.
Tren peningkatan kasus keracunan juga terlihat pada Agustus dan September. Jika pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).
Tindakan yang Diambil oleh BGN
Dalam upaya mengatasi masalah ini, BGN telah melakukan berbagai langkah. Salah satunya adalah memperketat pengawasan terhadap penyediaan makanan dan pengelolaan dapur MBG. Selain itu, pihak BGN juga sedang melakukan investigasi terhadap penyebab keracunan yang terjadi.
Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima MBG. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program.
“Program ini sangat penting bagi kehidupan anak-anak dan ibu hamil. Kami akan terus bekerja keras agar semua pihak dapat mempercayai sistem ini,” ujarnya.