Pembangunan IKN Nusantara Ditetapkan untuk 3 Tahun ke Depan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai prioritas utama. Namun, setelah berganti pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto kembali memastikan bahwa proyek megah ini akan terus berjalan dan selesai dalam waktu tiga tahun ke depan. Hal ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada para wartawan di DPR RI.
Menurutnya, seluruh lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif akan dipindahkan ke IKN setelah pembangunan selesai dalam tiga tahun. “Tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” ujarnya.
Meski target pembangunan ditetapkan dalam tiga tahun, anggaran yang dialokasikan dinilai masih kurang untuk mendukung seluruh kebutuhan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp6,3 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Namun, pagu anggaran tersebut jauh lebih besar dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp5,05 triliun. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pagu indikatif ini merupakan hasil dari surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas. Meskipun begitu, ia menyatakan bahwa anggaran tersebut masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pada 2026.
Untuk itu, OIKN telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun kepada Kementerian Keuangan melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025. Usulan ini diajukan pada 4 Juli 2025 guna memastikan proyek IKN dapat berjalan sesuai rencana.
Proses Pembangunan IKN Tetap Berlanjut
Dalam pernyataannya, Basuki Hadimuljono juga memastikan bahwa tidak akan ada moratorium pembangunan IKN selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, ia menyebut bahwa pembangunan IKN justru akan dipercepat. “Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat,” katanya.
Saat ini, fokus pembangunan IKN difokuskan pada pengembangan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tujuannya adalah untuk melengkapi area Kawasan Eksekutif yang telah dibangun sebelumnya. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa lelang pengadaan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif akan dilaksanakan pada tahun depan.
Proses ini dilakukan sambil menunggu penyelesaian proses politik anggaran tahun kedua Prabowo. “Ruang lingkupnya ya [yang akan ditender tahun depan], satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan, kemudian pekerjaan jalan untuk yudikatif, legislatif dan sekitarnya,” jelasnya.
Tantangan Anggaran dan Strategi Penyelesaian
Meski pembangunan IKN tetap menjadi prioritas, tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan anggaran. Pagu anggaran yang tersedia masih jauh dari kebutuhan nyata. Oleh karena itu, OIKN terus berupaya untuk mengajukan penambahan anggaran agar proyek dapat berjalan lancar.
Selain itu, pihak OIKN juga sedang merancang strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Salah satunya adalah dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur kritis seperti jalan, gedung-gedung pemerintah, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, IKN bisa segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang lengkap.
Kesimpulan
Pembangunan IKN Nusantara tetap menjadi prioritas nasional meskipun menghadapi tantangan anggaran. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dalam tiga tahun ke depan. Selain itu, pihak OIKN terus berupaya untuk memperoleh tambahan dana agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana. Dengan dukungan penuh dari berbagai lembaga pemerintahan, IKN diharapkan mampu menjadi pusat pemerintahan yang modern dan layak.