Ringkasan Berita:
- Bupati Sidoarjo, Subandi menilai sanksi suspend 30 hari pada SPPG Kali Tengah imbas kasus dugaan keracunan MBG di Sidoarjo ini terlalu ringan.
- Karena tidak akan menimbulkan rasa takut atau kehati-hatian bagi para pemilik SPPG dalam menjalankan standar operasional.
- Subandi juga mendesak agar SPPG memiliki tanggung jawab hukum atas masalah terkait penyediaan MBG ini.
– Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan santri dan pelajar di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kini jadi sorotan publik.
Imbas kasus dugaan keracunan tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kali Tengah yang menyediakan MBG untuk pelajar dan ratusan santri tersebut pun diberi sanksi skorsing (suspend) sementara selama 30 hari.
Menanggapi sanksi suspend 30 hari pada SPPG Kali Tengah ini, Bupati Sidoarjo, Subandi menilai hukuman tersebut terlalu ringan.
Sanksi pembekuan sementara selama satu bulan dinilai Subandi tidak akan menimbulkan rasa takut atau kehati-hatian bagi para pemilik SPPG dalam menjalankan standar operasional.
Subandi juga mendesak agar SPPG memiliki tanggung jawab hukum atas masalah terkait penyediaan MBG ini.
“Ya tentunya kita sebagai daerah sangat prihatin ya. Kalau ditanyakan gimana caranya (menangani masalah), ya sudah kita tegas.”
“Kalau hanya suspend hanya 30 hari aja, satu, pasti orang akan tidak akan rasa takut. Cuma kalau dia itu punya tegas, kalau ada masalah sudah, stop, ganti, ini berat, (membuat) takut ya. Yang punya SPPG ya sudah kalau dia seperti ini ya punya tanggung jawab hukum. Ini yang penting,” kata Subandi dalam tayangan Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Rabu (2/9/2026).
Permasalahkan Pengelola SPPG yang Kerap Lepas Tangan jika Ada Kasus Keracunan
Kritik keras juga dilayangkan Subandi karena penanganan dampak medis korban pada akhirnya hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Terlebih, ketika insiden terjadi, pihak pengelola SPPG sering kali berlepas tangan dan menyerahkan beban evakuasi serta pengobatan kepada fasilitas kesehatan daerah.
“Jadi jangan dibebankan oleh pemerintah daerah. Contoh hari ini ya kita kurang lebih hampir 500 berapa saya nanggung warga kita yang sakit ya. SPPG ya lari ya. Ini kan tanggung jawab beliaunya.”
“Lah inilah kelonggaran-kelonggaran seperti ini tolong didengarkan oleh pemerintah pusat,” ungkap Subandi.
Meski demikian, Subandi tetap menegaskan dukungannya pada Program MBG. Namun tetap harus ada evaluasi bersama dari BGN dan pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan kita sebagai pemerintah daerah terus memberikan support, dukungan gimana MBG, program presiden ini tetap berjalan. Kalau ada kekurangan mari kita benah. Harapan saya seperti itu,” pungkas Subandi.
BGN Hentikan Operasional SPPG Kalitengah
Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo.
Aktivitas di SPPG Kalitengah terhenti sementara setelah ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam mengalami dugaan keracunan usai mengonsumsi MBG.
Langkah penghentian operasional diambil sembari menunggu investigasi lebih lanjut dari BGN.
Menurut Wakil Koordinator Regional BGN Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, BGN Provinsi langsung melakukan pengecekan di lapangan setelah menerima laporan tersebut.
“Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspens untuk dapur ini juga telah diterbitkan,” kata Teguh saat mengunjungi SPPG Kalitengah, Rabu.
Tak hanya itu, tim BGN pusat akan melakukan investigasi lanjutan untuk menentukan status suspensi SPPG Kalitengah.
Selama proses tersebut berlangsung, operasional dapur tetap dihentikan sementara.
(/Faryyanida Putwiliani/Nuryanti)
