Penurunan Stunting di Kabupaten Sikka Jadi Prioritas Bersama
Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki target yang jelas untuk menurunkan angka stunting secara signifikan pada tahun 2026. Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menyampaikan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Wakil Bupati membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Sikka Convention Center (SCC), pada Kamis, 11 Desember 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi dan organisasi, seperti Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sikka Petrus Herlemus, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Emil Satriawan, unsur Forkopimda, TP-PKK, pimpinan OPD Konvergensi, para camat, kepala desa/lurah lokus stunting, kepala puskesmas, penyuluh KB, organisasi profesi (IBI, PERSAGI), mitra pembangunan, serta berbagai organisasi masyarakat.
Kerja Bersama untuk Mewujudkan Sikka Bebas Stunting
Dalam arahannya, Wakil Bupati Simon menekankan bahwa penurunan stunting harus dilakukan secara kolektif. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada instansi atau program yang bekerja sendiri-sendiri. Semua sektor harus terintegrasi, mulai dari intervensi spesifik oleh sektor kesehatan hingga intervensi sensitif oleh sektor pendidikan, sosial, pertanian, perumahan, air minum, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan.
Stunting bukan hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga menjadi isu strategis bagi masa depan daerah. Oleh karena itu, Wakil Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, hingga keluarga berperan aktif dalam program percepatan penurunan stunting. Ia menjelaskan bahwa stunting dapat mengganggu perkembangan anak, termasuk kognitif dan daya saing di masa depan.
Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Wabup Simon juga menekankan pentingnya koordinasi antar sektor dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting. Ia meminta agar semua kegiatan OPD saling terhubung dalam rencana aksi. Program intervensi harus langsung menyasar keluarga berisiko, termasuk pasangan usia subur, ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, hingga remaja.
Selain itu, ia menekankan pentingnya validasi data keluarga berisiko stunting. Data tersebut harus digunakan sebagai dasar perencanaan. Ia menegaskan bahwa data yang tidak akurat akan menghasilkan intervensi yang tidak tepat sasaran.
Optimalisasi Program di Tingkat Desa
Wakil Bupati juga memberikan arahan kepada para camat dan kepala desa/lurah untuk mengoptimalkan kegiatan di tingkat desa. Hal ini mencakup Rembuk Stunting, audit kasus stunting, pemberian makanan tambahan, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Ia menekankan bahwa dana desa harus dimanfaatkan sesuai prioritas untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga dinilai sangat penting. Wakil Bupati menekankan bahwa TPK adalah ujung tombak di lapangan. Tugas mereka sangat besar, termasuk mendampingi ibu hamil, memantau balita, dan memastikan layanan tersedia. Ia meminta agar TPK diberikan dukungan penuh, termasuk pelaporan aktif melalui aplikasi.
Dorong Inovasi Daerah
Wabup Simon juga meminta seluruh sektor untuk menghadirkan inovasi lokal guna mempercepat penurunan stunting. Ia menyebut beberapa program yang perlu diperkuat, seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Gerakan 1000 HPK, Kelas Calon Pengantin, serta gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).
Ia menegaskan bahwa program rutin saja tidak cukup. Harus ada inovasi berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Komitmen Bersama untuk Generasi Emas
Melalui Rakor TPPS tersebut, Wakil Bupati berharap muncul komitmen kuat lintas sektor, kejelasan peran, serta target yang terukur untuk memastikan penurunan stunting yang signifikan dan berkelanjutan. Ia berharap semua pihak bekerja bersama, bergerak bersama, dan memastikan bahwa anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan produktif, sehingga mewujudkan generasi emas Kabupaten Sikka di masa depan.
Berdasarkan data e-PPGBM, angka stunting di Kabupaten Sikka menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 15,3% pada 2023 menjadi 10,4% pada Agustus 2025. Namun, pada Oktober 2025, angka tersebut sempat mengalami kenaikan menjadi 14,6%.