Kebijakan Efisiensi Pengaruhi Ketersediaan Alat Kontrasepsi di Lampung Barat
Kebijakan efisiensi yang diterapkan dalam berbagai sektor pemerintahan ternyata juga berdampak pada distribusi alat kontrasepsi (alkon) di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini menyebabkan ketersediaan alkon di wilayah tersebut menjadi terbatas, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan program Keluarga Berencana (KB).
Akibatnya, pelayanan KB di kabupaten ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025. Dampaknya tercatat turun hingga 25-30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2024. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Berencana (KB) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Lampung Barat, Heli Puspitawati, saat mendampingi Plt Kadis Budi Kurniawan, Selasa, 2 Desember 2025.
Menurut data dari Dinas P2KBP3A Lampung Barat, jumlah peserta KB cukup tinggi, mencapai sekitar 48 ribu orang. Angka ini meliputi peserta yang menggunakan berbagai metode kontrasepsi, mulai dari Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) hingga MKJP plus. Meski partisipasi masyarakat dalam program KB masih rendah, kurang dari 5 persen, pelayanan KB tahun ini mengalami penurunan akibat keterbatasan alkon yang didistribusikan oleh pemerintah pusat.
“Penurunannya cukup tinggi, sekitar 25 sampai 30 persen,” ujar Heli Puspitawati. Ia menegaskan bahwa penyesuaian terhadap ketersediaan alkon menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
Dampak Penurunan Pelayanan KB
Konsekuensi dari penurunan ketersediaan alkon adalah pelayanan KB tahun 2025 dipastikan tidak mencapai target yang ditetapkan. Meski demikian, Dinas P2KBP3A Lampung Barat tetap optimis bahwa kondisi akan pulih pada tahun 2026.
Sebab, pihaknya telah menerima informasi bahwa anggaran pengadaan alkon akan kembali normal. “Target 2025 pastinya menyesuaikan dengan capaian 2025. Namun kabarnya 2026 anggaran pengadaan alkon kemungkinan kembali normal. Semoga target tahun depan terpenuhi,” tambah Heli.
Tantangan dan Upaya Perbaikan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi. Meskipun angka peserta KB cukup tinggi, partisipasi secara keseluruhan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB belum sepenuhnya berkembang.
Untuk meningkatkan partisipasi, Dinas P2KBP3A Lampung Barat berupaya melakukan sosialisasi lebih intensif dan memberikan akses layanan yang lebih mudah bagi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga berharap agar alokasi anggaran untuk pengadaan alkon dapat segera terealisasi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Langkah-Langkah yang Dilakukan
Beberapa langkah telah diambil oleh Dinas P2KBP3A untuk mengatasi keterbatasan alkon. Di antaranya:
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi alkon berjalan lancar.
- Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan alkon setiap bulan untuk memperkirakan kebutuhan yang akan datang.
- Memberikan pelatihan kepada petugas KB agar mereka mampu memberikan pelayanan yang optimal meski dengan keterbatasan alkon.
Dengan upaya-upaya tersebut, Dinas P2KBP3A Lampung Barat berharap dapat memulihkan kualitas pelayanan KB dan mencapai target yang telah ditetapkan di masa mendatang.