Daerah  

Menteri Sosial Dorong Pendidikan Inklusif di Indramayu Melalui Sekolah Terpadu


Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 di Indramayu Siap Beroperasi

Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 di Indramayu, Jawa Barat, akan segera beroperasi pada akhir bulan ini. Proyek ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang putus sekolah. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan.

Menurut Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, program ini akan beroperasi di 60 titik pada bulan September. Saat ini, persiapan terus dilakukan agar dapat segera dimulai. Ia menyampaikan pernyataannya setelah berdialog dengan calon siswa di Balai Latihan Kerja (BLK) Indramayu, Senin 29 September 2025.

Tahap awal program ini akan menampung sebanyak 100 calon siswa. Komposisi siswanya terdiri dari 50 murid jenjang Sekolah Dasar (SD) dan 50 murid Sekolah Menengah Pertama (SMP). Prioritas diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang belum pernah mengenyam pendidikan formal atau mengalami putus sekolah.

Lokasi sementara sekolah ini ditempatkan di BLK Indramayu, yang telah dinilai layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Fasilitas tersebut dianggap mampu menunjang kegiatan belajar mengajar hingga gedung permanen selesai dibangun.

Mensos menjelaskan bahwa pembangunan gedung sekolah permanen akan dimulai tahun ini. Dengan demikian, fasilitas baru tersebut diharapkan sudah dapat digunakan untuk menampung siswa pada tahun ajaran 2026, memungkinkan ekspansi program ke lebih banyak anak.

“Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Kita lihat nanti anak-anak dan gurunya memulai pengenalan lingkungan sekolah,” ujar Mensos, menekankan pentingnya adaptasi awal bagi siswa dan pengajar untuk memastikan kelancaran operasional.

Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indramayu dan sekitarnya. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pendidikan yang setara, sekaligus mengurangi angka putus sekolah di daerah yang masih menghadapi tantangan ekonomi.

Selain pendidikan formal, siswa akan mendapatkan fasilitas lengkap dari pemerintah. Mulai dari makan tiga kali sehari, camilan dua kali, perlengkapan sekolah, hingga seragam, semuanya disediakan untuk mendukung proses belajar tanpa beban finansial bagi keluarga.

Mensos juga menyoroti keterlibatan orang tua dalam program ini. Mereka akan diberi pelatihan keterampilan agar bisa mandiri secara ekonomi dalam waktu maksimal lima tahun, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial pemerintah.

“Kami berusaha menerjemahkan arahan Presiden ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik, terukur, dan menghasilkan anak-anak yang bisa menjadi agen perubahan nanti,” kata Saifullah Yusuf, merujuk pada instruksi Presiden untuk memperkuat program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyambut baik inisiatif ini. Pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare sebagai lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 40, yang nantinya dapat menampung hingga 1.000 siswa.

“Lucky Hakim optimistis bahwa kehadiran sekolah ini akan menjadi peluang emas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.” Program ini diharapkan membuka jalan bagi mereka untuk menatap masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan berkualitas.

“Kami berharap kelak lahir generasi Indramayu yang cerdas dan berdaya saing,” tutur Bupati, menambahkan bahwa pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan keberhasilan program.

Program Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan dan pemberdayaan. Di Indramayu, yang dikenal sebagai daerah pertanian, program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Dengan peluncuran ini, diharapkan lebih banyak daerah lain mengikuti jejak Indramayu dalam mendukung akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan nasional hingga 2030.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *