Peran dan Tantangan Bea Cukai dalam Pembenahan Kinerja
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memberikan pernyataan terkait dengan ancaman pemangkasan jumlah pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sebanyak 16 ribu pegawai berpotensi dirumahkan akibat rencana pembenahan kinerja instansi tersebut yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Rini, saat ini belum ada diskusi langsung antara dirinya dan Menteri Keuangan terkait masalah pegawai. Ia menjelaskan bahwa masalah ini berkaitan dengan struktur organisasi dan kebijakan internal. “Saya belum berdiskusi dengan Pak Menteri Purbaya karena masalah pegawai itu kaitannya dengan masalah organisasi,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Kamis (11/12).
Rini menekankan pentingnya memastikan sumber masalah sebelum mengambil tindakan. Apakah masalah berasal dari sistem atau dari sumber daya manusia. Ia juga menyampaikan bahwa ia sudah merencanakan untuk meminta waktu kepada Menteri Keuangan, namun hingga saat ini belum ada kesempatan karena beberapa agenda yang masih terbuka.
Meski begitu, Rini tidak menutup kemungkinan adanya opsi rotasi pegawai. Rotasi merupakan hal yang biasa terjadi dalam lembaga pemerintah. Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua pegawai berasal dari Kemenpan RB, tetapi juga ada yang berasal dari Kementerian Keuangan.
Strategi Purbaya dalam Memperbaiki Kinerja Bea Cukai
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa pembenahan Bea Cukai dapat selesai pada tahun 2026. Ia telah meminta waktu selama setahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan tersebut.
“Harus optimistis. Kalau kita tidak optimistis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawainya dirumahkan dengan makan gaji buta saja? Tentu tidak akan mau,” kata Purbaya, Rabu (3/12).
Ancaman pembekuan instansi Bea Cukai menjadi alasan utama adanya potensi pemangkasan jumlah pegawai. Pembekuan ini pernah terjadi di era Presiden Soeharto, ketika banyak kasus perdagangan ilegal muncul dan terkait langsung dengan kinerja Bea Cukai.
Purbaya menjelaskan bahwa citra Bea Cukai saat ini kurang baik di kalangan media, masyarakat, dan pimpinan tertinggi. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa harus ada perbaikan serius.
Potensi Ancaman Serius bagi Bea Cukai
Kinerja Bea Cukai bisa menjadi ancaman serius jika tidak mampu memperbaikinya dan masyarakat tetap tidak puas. Purbaya menyampaikan bahwa Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti dengan SGS (Societe Generale de Surveillance), seperti yang terjadi di masa lalu.
Bea Cukai juga terus menghadapi tantangan dalam menghadapi impor ilegal. Beberapa kali, Bea Cukai berhasil menggagalkan impor pakaian ilegal yang menuju Jakarta. Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan sangat canggih, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan profesional.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Bea Cukai memerlukan peningkatan kinerja secara signifikan. Hal ini tidak hanya melibatkan perbaikan sistem, tetapi juga peningkatan kapasitas SDM serta komitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.