Perbandingan Penanganan Bencana di Aceh Saat Ini dengan 2004
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan perbandingan antara penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh saat ini dengan bencana tsunami yang terjadi pada 2004. Ia menyoroti pentingnya respons cepat dalam menghadapi bencana serta ketersediaan dana bantuan untuk masyarakat Aceh.
Saat itu, JK menjabat sebagai Wakil Presiden bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa tsunami 2004, Indonesia menerima banyak bantuan dari negara-negara lain maupun lembaga internasional. Namun, situasi saat ini berbeda karena pemerintah belum membuka opsi bantuan internasional.
“Di masa lalu, Aceh mendapatkan bantuan dari pusat dan luar negeri. Bantuan internasional sangat besar. Sekarang, ketika bantuan internasional ditutup, maka kita harus meningkatkan kemampuan dalam negeri,” ujarnya setelah menghadiri acara BOG 40 Awards yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group, Senin (8/12/2025).
JK meminta pemerintah pusat untuk segera memaksimalkan bantuan bagi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Hal ini sangat penting karena keran bantuan dari luar negeri belum dibuka. Menurutnya, beberapa kepala daerah menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana akibat keterbatasan anggaran. Korban jiwa hingga Senin (8/12/2025) mencapai 961 orang.
Ia menekankan bahwa pemerintah pusat harus segera bertindak cepat dalam menangani bencana di tiga provinsi tersebut. Dalam situasi bencana, ada masa kritis yang jika lambat penanganannya akan menimbulkan kerugian lebih besar.
Menurut JK, pengalaman dari tsunami 2004 memberikan pelajaran penting. Meskipun bencana saat ini lebih besar, lokasi yang terkena dampak lebih luas dibandingkan tsunami Aceh 2004. Bencana hidrometeorologi meluas ke berbagai wilayah.
Dia juga menyebut bahwa proses rehabilitasi fasilitas membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 2-3 tahun. Pembangunan infrastruktur seperti rumah menjadi prioritas utama.
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan bahwa bencana saat ini bisa disebut sebagai “tsunami kedua” yang melanda Aceh. Ia menekankan bahwa tugas pemerintah adalah melayani masyarakat yang terdampak tanpa ada jeda dalam bantuan kemanusiaan.
Muzakir menambahkan bahwa kondisi di sejumlah wilayah sangat mengkhawatirkan. Terlebih, masih ada wilayah yang tidak dapat dijangkau karena jalur terputus akibat bencana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah belum membuka peluang menerima bantuan dari luar negeri karena dinilai mampu menangani bencana tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap memastikan ketersediaan pangan dan energi dalam kondisi darurat.
Prasetyo menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk memastikan distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak. Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan cara-cara khusus agar bantuan bisa sampai ke daerah yang sulit dijangkau.