, BLORA โ Jembatan Kidangan di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, menjadi salah satu perhatian menyusul tingginya kepadatan lalu lintas dan sejumlah kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut.
ย
Staf Teknik dan Pelaksana Teknis PPK 3.6 Satker PJN Wilayah 3 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY, Mulyanto, mengatakan telah berulang kali mengusulkan pelebaran Jembatan Kidangan.
ย
Menurutnya, penggantian jembatan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang semakin padat.
ย
“Kalau mengusulkan sudah sering. Terkait anggaran itu kebijakannya di Balai dan Pusat. Kalau usul kita sudah sering,” kata Mulyanto, Minggu (6/9/2026).
ย
Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan, usulan yang disampaikan bukan sekadar memperbaiki kondisi jembatan, melainkan mengganti jembatan dengan konstruksi yang lebih lebar.
ย
Lokasi jembatan nantinya tetap berada di tempat yang sama, tetapi lebarnya diupayakan memenuhi standar sehingga tidak lagi menjadi titik penyempitan jalan.
ย
“Kami usulkan untuk penggantian di situ. Lokasinya tetap, namun diperlebar, agar lebarnya bisa jadi standar, tidak sempit seperti itu,” jelasnya.
ย
Mulyanto mengatakan, selain persoalan anggaran, terdapat sejumlah kendala lain yang perlu dikoordinasikan apabila rencana penggantian jembatan tersebut nantinya disetujui.
ย
Di sisi kiri jembatan terdapat aset sumber daya air berupa bendung. Sementara di sisi kanan terdapat pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
ย
Pipa SPAM tersebut sebelumnya merupakan pengerjaan pemerintah pusat yang kemudian telah dihibahkan kepada pemerintah kabupaten.
ย
Selain itu, terdapat pula lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam rencana pekerjaan.
ย
“Jadi kami tetap harus izin dan berkoordinasi juga supaya usulan-usulan kami nanti kalau disetujui bisa jalan bareng untuk dikerjakan,” katanya.
ย
Mulyanto menegaskan, pihaknya telah melakukan survei terhadap kondisi Jembatan Kidangan untuk menilai kelayakan konstruksinya.
ย
Berdasarkan penilaian tersebut, persoalan utama jembatan saat ini bukan pada kekuatannya, melainkan pada dimensinya yang dinilai kurang lebar dibandingkan dengan kebutuhan lalu lintas saat ini.
ย
“Kita memang khususnya mengusahakan itu, jembatan disurvei nilai kondisinya. Kalau secara lebar memang yang kurang, tapi kalau secara kekuatan itu masih mampu, masih layak,” terangnya.
ย
Namun, peningkatan frekuensi lalu lintas menjadi pertimbangan penting. Terlebih, ruas jalan di sekitar jembatan sudah memiliki lebar yang memadai, sehingga jembatan yang sempit menjadi titik penyempitan.
ย
“Berhubung peningkatan frekuensi lalu lintas, sementara jalannya pun sudah lebar, kami usahanya untuk mengusulkan agar jembatan dilakukan pelebaran,” tuturnya.
ย
Pihaknya menambahkan, realisasi penggantian maupun pelebaran jembatan tetap bergantung pada kebijakan dan ketersediaan anggaran dari BBPJN serta Kementerian Pekerjaan Umum.
ย
“Kalau kewenangan anggaran tetap di Balai dan di Kementerian,” paparnya.(Iqs)
