, BLORA – Jembatan Kidangan di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, menjadi salah satu perhatian menyusul tingginya kepadatan lalu lintas dan sejumlah kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut.
Staf Teknik dan Pelaksana Teknis PPK 3.6 Satker PJN Wilayah 3 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY, Mulyanto, mengatakan telah berulang kali mengusulkan pelebaran Jembatan Kidangan.
Menurutnya, penggantian jembatan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang semakin padat.
“Kalau mengusulkan sudah sering. Terkait anggaran itu kebijakannya di Balai dan Pusat. Kalau usul kita sudah sering,” kata Mulyanto, Minggu (6/9/2026).
Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan, usulan yang disampaikan bukan sekadar memperbaiki kondisi jembatan, melainkan mengganti jembatan dengan konstruksi yang lebih lebar.
Lokasi jembatan nantinya tetap berada di tempat yang sama, tetapi lebarnya diupayakan memenuhi standar sehingga tidak lagi menjadi titik penyempitan jalan.
“Kami usulkan untuk penggantian di situ. Lokasinya tetap, namun diperlebar, agar lebarnya bisa jadi standar, tidak sempit seperti itu,” jelasnya.
Mulyanto mengatakan, selain persoalan anggaran, terdapat sejumlah kendala lain yang perlu dikoordinasikan apabila rencana penggantian jembatan tersebut nantinya disetujui.
Di sisi kiri jembatan terdapat aset sumber daya air berupa bendung. Sementara di sisi kanan terdapat pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Pipa SPAM tersebut sebelumnya merupakan pengerjaan pemerintah pusat yang kemudian telah dihibahkan kepada pemerintah kabupaten.
Selain itu, terdapat pula lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam rencana pekerjaan.
“Jadi kami tetap harus izin dan berkoordinasi juga supaya usulan-usulan kami nanti kalau disetujui bisa jalan bareng untuk dikerjakan,” katanya.
Mulyanto menegaskan, pihaknya telah melakukan survei terhadap kondisi Jembatan Kidangan untuk menilai kelayakan konstruksinya.
Berdasarkan penilaian tersebut, persoalan utama jembatan saat ini bukan pada kekuatannya, melainkan pada dimensinya yang dinilai kurang lebar dibandingkan dengan kebutuhan lalu lintas saat ini.
“Kita memang khususnya mengusahakan itu, jembatan disurvei nilai kondisinya. Kalau secara lebar memang yang kurang, tapi kalau secara kekuatan itu masih mampu, masih layak,” terangnya.
Namun, peningkatan frekuensi lalu lintas menjadi pertimbangan penting. Terlebih, ruas jalan di sekitar jembatan sudah memiliki lebar yang memadai, sehingga jembatan yang sempit menjadi titik penyempitan.
“Berhubung peningkatan frekuensi lalu lintas, sementara jalannya pun sudah lebar, kami usahanya untuk mengusulkan agar jembatan dilakukan pelebaran,” tuturnya.
Pihaknya menambahkan, realisasi penggantian maupun pelebaran jembatan tetap bergantung pada kebijakan dan ketersediaan anggaran dari BBPJN serta Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kalau kewenangan anggaran tetap di Balai dan di Kementerian,” paparnya.(Iqs)
