Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menghadapi Respons Beragam
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah menimbulkan berbagai respons di tingkat sekolah, khususnya terkait rencana pemberian insentif sebesar Rp100 ribu per hari bagi guru pengelola. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 5 Tahun 2025, dengan tujuan untuk menghargai upaya guru dalam memastikan ketepatan waktu, kelayakan konsumsi, hingga distribusi makanan kepada siswa.
Namun, di lapangan, rencana insentif ini memicu dilema: apakah itu bentuk apresiasi yang layak atau justru alokasi anggaran yang tidak tepat? Dua sisi mata uang ini menjadi topik utama diskusi antara para pemangku kepentingan.
Apresiasi atau Fokus pada Siswa?
Kepala SMP Negeri 4 Depok, Sleman, Sudaryanto, melihat insentif sebagai bentuk penghargaan yang dapat memicu semangat kerja guru. Baginya, insentif ini sah sebagai penguat motivasi.
“Alhamdulillah kalau ada itu. Sebenarnya tanpa insentif pun kami berkomitmen men-support MBG. Tapi, apresiasi finansial tetap menjadi bentuk penghargaan,” ujarnya, Kamis, 2 Oktober 2025.
Pandangan yang kontras diungkapkan oleh Binarsih Sukaryanti, Kepala SMP Negeri 8 Yogyakarta. Ia menegaskan bahwa anggaran MBG seharusnya murni diarahkan kepada siswa. “MBG itu kan tujuannya untuk siswa, ya sudah fokus saja untuk siswa. Pelayanan dari guru adalah tugas melayani anak-anak,” kritiknya.
Menurutnya, dana yang ada sebaiknya dimaksimalkan untuk menunjang kualitas gizi anak, bukan untuk honorarium guru.
Potensi Masalah Teknis dan Tuntutan Pemetaan
Selain dilema filosofis, masalah teknis pelaksanaan juga menjadi sorotan tajam. Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana SMP Negeri 5 Yogyakarta, Waldi, mengaku bingung dengan mekanisme pembagian insentif. “Andai ada tiga orang yang mengelola, apakah dibagi rata? Atas nama siapa? Itu belum jelas. Ini berpotensi menciptakan masalah internal dan kebingungan bagi guru yang terlibat,” tegas Waldi.
Lebih lanjut, para kepala sekolah menitipkan catatan penting bagi pemerintah agar program ini berkesinambungan. Binarsih menuntut adanya pemetaan yang lebih cermat dan tepat sasaran. Ia melihat ada sekolah di kawasan perkotaan yang sudah menerima, padahal sekolah lain yang secara ekonomi lebih membutuhkan justru terlewati.
Persyaratan Teknis dan Kesiapan Dapur
Sementara itu, Sudaryanto berharap agar program tetap disajikan sebagai makan siang bergizi, bukan sarapan, agar manfaatnya optimal saat anak benar-benar lapar. Waldi juga menyoroti kesiapan dapur penyedia dari sisi higienitas, izin, hingga ketersediaan tenaga ahli gizi, yang dinilai masih meragukan.
Kesimpulan
Perbedaan tajam ini menggarisbawahi satu hal: pemerintah wajib segera merilis pedoman teknis yang jelas mengenai insentif guru. Tanpa kejelasan, tujuan mulia MBG untuk pemenuhan gizi siswa terancam terganggu oleh kebingungan alokasi dan potensi salah sasaran di lapangan. Prioritas utama harus kembali pada kualitas gizi siswa.
