Indeks Literasi Keuangan Indonesia pada 2025
Indeks literasi keuangan Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 66,46%, jauh tertinggal dari tingkat inklusi keuangan yang mencapai 80,51%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat telah mengakses layanan keuangan tanpa memiliki pemahaman yang cukup. Hal ini membuat mereka rentan terjebak dalam produk keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan menjadi korban penipuan di era digital.
Berdasarkan data hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, kedua indeks tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024, yaitu 65,43% untuk literasi keuangan dan 75,02% untuk inklusi keuangan. Survei SNLIK 2025 dilakukan melalui dua pendekatan, yakni Metode Keberlanjutan dan Metode Cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa survei ini menjadi dasar bagi otoritas dalam merancang program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
“Survei ini dilakukan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai dasar program ke depan,” ujar Friderica dalam keterangan resmi.
Dengan Metode Keberlanjutan, indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%. Sementara itu, Metode Cakupan DNKI menunjukkan angka sedikit lebih tinggi, yaitu indeks literasi 66,64% dan inklusi 92,74%.
Literasi Keuangan Syariah
Literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,42%, sementara tingkat inklusi hanya 13,41%. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah.
Survei ini dilaksanakan dari tanggal 22 Januari hingga 11 Februari 2025 di 34 provinsi, mencakup 120 kabupaten atau kota dan 1.080 blok sensus, dengan total 10.800 responden berusia antara 15 hingga 79 tahun.
Kesimpulan dari Survei Literasi Keuangan
Beberapa kesimpulan dari survei literasi keuangan adalah sebagai berikut:
Pertama, masyarakat perkotaan lebih memahami literasi keuangan dibandingkan masyarakat pedesaan. Di kota, indeks literasi keuangan mencapai 70,89% dan inklusi 83,61%, jauh lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan yang masing-masing hanya 59,60% dan 75,70%.
Kesenjangan serupa juga terlihat dalam Metode Cakupan DNKI, di mana wilayah perkotaan mencatat literasi berada di level 71%, sementara perdesaan hanya 59,87%.
Kedua, literasi keuangan laki-laki sedikit lebih unggul dibandingkan perempuan. Indeks literasi keuangan laki-laki berada di level 67,32%, sementara perempuan di level 65,58%. Namun, tingkat inklusi keuangan keduanya relatif seimbang, dengan laki-laki 80,73% dan perempuan 80,28%.
Ketiga, anak muda lebih melek literasi keuangan. Kelompok usia 26-35 tahun, 18-25 tahun, dan 36-50 tahun memiliki tingkat literasi tertinggi, masing-masing 74,04%, 73,22%, dan 72,05%. Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun serta 51-79 tahun berada di posisi terendah dengan indeks literasi 51,68% dan 54,55%.
Keempat, literasi keuangan berbeda berdasarkan tingkat pendidikan. Responden dengan pendidikan perguruan tinggi mencatat indeks literasi 90,63%. Sementara responden yang tidak tamat SD hanya memiliki literasi 43,20%.
“Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi indeks literasi dan inklusi keuangan,” seperti yang tertulis dalam keterangan tersebut.
Tantangan Literasi Keuangan Nasional
Meskipun terus berkembang setiap tahun, tingkat literasi keuangan masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan berbagai sumber, terdapat tiga tantangan utama:
Pertama, kesenjangan digital dan akses keuangan. Meskipun teknologi finansial berkembang pesat, kelompok berpendidikan rendah dan masyarakat desa masih kesulitan memanfaatkan layanan digital.
Materi literasi keuangan yang diajarkan saat ini masih kerap bersifat umum apa itu tabungan, kredit, asuransi tanpa konteks yang sesuai kehidupan sehari-hari masyarakat akar rumput. Misalnya untuk petani, ajakan investasi reksa dana akan terasa asing dibanding pembahasan manajemen kas untuk musim tanam.
Kedua, kurangnya integrasi dalam pendidikan formal. Sejumlah peneliti mendorong agar literasi keuangan dimasukkan dalam kurikulum dan dikaitkan dengan soft skills untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi modern.
Penelitian menunjukkan, meskipun generasi muda akrab dengan digital, banyak di antara mereka kesulitan memilah informasi keuangan yang valid dari konten clickbait.
Ketiga, kondisi geografis Indonesia yang luas dengan belasan ribu pulau. Mayoritas penduduk tinggal di pedesaan, sehingga akses terhadap lembaga keuangan formal maupun digital tidak merata.
