Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Program 3 Juta Rumah
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan renovasi rumah yang dikenal sebagai Program 3 Juta Rumah. Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang bertujuan mengatasi kekurangan hunian layak di seluruh Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sukur Lila, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Program 3 Juta Rumah di Maluku Utara. Rakor ini digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Batik Hotel pada Kamis, 11 Desember 2025.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memastikan akses masyarakat miskin ekstrem, miskin, hingga kelas menengah bawah terhadap hunian yang layak. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin setiap anak bangsa merasakan kemerdekaan, salah satunya dengan memberikan hunian yang layak bagi setiap keluarga.
Di Maluku Utara, terdapat sebanyak 50.758 unit rumah yang tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, sekitar 42.381 unit belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Gubernur Sherly menegaskan bahwa program ini bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga komitmen negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia berharap Rakor ini dapat memperkuat sinergi antarinstansi agar program dapat segera direalisasikan. Tujuannya adalah mencapai visi Maluku Utara Maju dan Sejahtera.
Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sony Surahman, menambahkan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan mandat strategis RPJMN dan misi Asta Cita. Program ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat.
Menurutnya, berbagai bentuk bantuan telah disalurkan di seluruh Indonesia, mulai dari Bantuan Rumah Swadaya, Rumah Susun, hingga peningkatan kualitas permukiman. Ia menyebut bahwa di Maluku Utara, yang didominasi oleh permukiman pesisir dan keterbatasan lahan perkotaan, peran pemerintah daerah sangat penting.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, H. Hujurat, menjelaskan bahwa target utama program tahun 2025 untuk Maluku Utara adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 674 unit yang ditargetkan rampung pada akhir tahun anggaran.
Ia menyebut tantangan utama dalam pelaksanaan program adalah kondisi geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan. Hal ini menyebabkan kendala logistik, distribusi material, serta akses lokasi pembangunan.
Rakor ini juga membahas capaian program, identifikasi kendala, serta penyesuaian data Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (RTLH) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Diskusi ini menjadi langkah penting dalam memastikan program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.