MediaAwas.TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung memperketat tata kelola dan pengawasan keuangan desa.
Langkah ini ditandai dengan gelaran Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung ini mengumpulkan seluruh kepala desa dan perangkat desa se-kabupaten untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran desa.
Dalam arahannya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan desa tidak sebatas besarnya penyerapan anggaran, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan desa harus melibatkan warga sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kerja sama ini penting agar program tepat sasaran sekaligus menumbuhkan rasa memiliki,” ujar Ahmad Baharudin.
Ia menekankan agar perencanaan program disesuaikan dengan kebutuhan riil warga, prioritas daerah, serta kemampuan finansial desa.
Selain itu, tertib administrasi dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban dinilai krusial untuk mencegah celah kesalahan pengelolaan maupun risiko hukum.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Tulungagung, Agus Kuncoro, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan program tahunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disinergikan dengan pemerintah daerah untuk mengawal akuntabilitas Dana Desa.
Guna memastikan administrasi dan pelaksanaan program berjalan lancar, DPMD menerapkan strategi pendampingan proaktif dengan turun langsung ke sembilan titik kecamatan.
“Kami menggunakan pendekatan jemput bola agar kendala administrasi di lapangan terutama masalah kelengkapan dokumen jelang akhir tahun dapat segera diselesaikan tanpa menunggu batas akhir pelaporan,” terang Agus.
Lewat penguatan evaluasi, transparansi, dan pendampingan berkala ini, Pemkab Tulungagung optimistis Dana Desa mampu menjadi instrumen efektif dalam mendorong kemandirian desa, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.***
