MediaAwas.TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2026. Senin (9/11/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan integrasi layanan publik tak sekadar formalitas gedung, melainkan benar-benar berdampak pada efisiensi birokrasi dan kemudahan investasi daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi, menegaskan bahwa kehadiran MPP merupakan bentuk transformasi digital dan struktural untuk memotong rantai birokrasi yang panjang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Konsep utama MPP adalah mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat agar masyarakat tidak perlu lagi berputar-putar pindah kantor untuk mengurus dokumen atau perizinan. Namun, keberadaan gedung saja tidak cukup. Kita harus memastikan standar pelayanan, responsivitas SDM, hingga digitalisasi berjalan optimal,” tegas Tri Hariadi saat membuka acara secara resmi.
Ia menambahkan, evaluasi ini bertujuan menilai efektivitas gerai, mengukur indeks kepuasan masyarakat, serta mengidentifikasi hambatan di lapangan.
Hasil monev diharapkan menjadi kompas perbaikan agar pelayanan publik di Tulungagung semakin cepat, transparan, dan berintegritas.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, Tranggono Dibjoharsono, memaparkan bahwa sejak resmi beroperasi pada 2023, MPP Tulungagung kini menampung 30 gerai dengan total 167 jenis layanan.
Integrasi ini melibatkan 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 15 instansi vertikal, dan 3 lembaga perbankan.
Menjawab ekspektasi masyarakat yang terus meningkat serta untuk memacu iklim investasi, DPMPTSP mengambil langkah agresif dengan menghadirkan tujuh inovasi layanan unggulan di antaranya:
1. GITAR INDAH (Gerbang Investasi Tulungagung Terpadu Perizinan dan Potensi Daerah)
2. SITA PINTAR (Sistem Informasi Data Perizinan dan Non-Perizinan Terpadu)
3. MOSS KELING (Mobile OSS Keliling): Layanan jemput bola perizinan langsung hingga ke tingkat desa.
4. PINTA DISAPA (Pelayanan Inklusif Tulungagung untuk Disabilitas Peduli dan Aman): Jaminan pelayanan setara dan bermartabat bagi penyandang disabilitas.
5. KLIR-PM (Klinik Investasi Responsif Penanaman Modal)
6. T-POIN (Tulungagung Potential Opportunity and Investment)
7. IPRO (Investment Project Ready to Offer): Berfokus pada hilirisasi sektor perikanan guna menggaet investor pada sektor unggulan daerah.
“Ketujuh inovasi ini dirancang untuk memberikan dampak masif bagi masyarakat dan ekosistem investasi,” ujar Tranggono.
Melalui kolaborasi kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, pihanya optimistis MPP Tulungagung menjadi pusat pelayanan yang tidak hanya modern secara fasilitas, tetapi juga humanis.***
