Tuduhan Anggota DPR RI terhadap Menteri ESDM Aceh
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Teuku Abdul Khalid, mengungkapkan kekecewaannya terhadap laporan yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, laporan tersebut tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya di lapangan.
Sebelumnya, Menteri Bahlil melaporkan bahwa listrik di Aceh telah menyala sebesar 93 persen pada tanggal 7 Desember 2025 dan meningkat menjadi 97 persen pada tanggal 8 Desember 2025. Namun, saat laporan tersebut disampaikan, banyak wilayah di Aceh masih mengalami pemadaman listrik.
Teuku Abdul Khalid menilai bahwa data yang diberikan oleh Menteri Bahlil tidak akurat. Ia menyatakan bahwa saat ini hanya sekitar 60 persen listrik yang kembali menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor.
“Saya meminta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui telepon pada Selasa (9/12/2025).
Khalid menegaskan bahwa kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, serta memperlambat penanganan bencana di Aceh. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam penyampaian informasi.
“Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.
Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh. “Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya.
“Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.
Profil Singkat Teuku Abdul Khalid
Teuku Abdul Khalid, yang biasa dipanggil T.A. Khalid, lahir pada 25 Februari 1970. Pendidikannya dimulai dari SD hingga S1 di Aceh. Berikut adalah riwayat pendidikannya:
- SD Negeri Jangkabuya, Bandar Dua, Pidie Jaya (1978-1983)
- SMP Negeri Tanjongan, Samalanga, Aceh Utara (1983-1986)
- SMA Negeri Lhokseumawe, Aceh Utara (1986-1989)
- S-1 Universitas Abulyatama, Aceh Besar (1989-1994)
- S-2 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2003-2004)
Selain itu, ia juga mengikuti pendidikan informal seperti Leadership Academy ALGAP Jakarta (2005) dan Workshop Best Practices Reformasi Kemenpan RI (2007).
Kemudian, ia juga mengikuti workshop Sinergitas Peran Pelaku Hubungan Industri dalam Meningkatkan Investasi DPP IPHI dan Depnaker RI (2007), Rancangan UU Politik terhadap Sistem Pemerintahan Presidentil Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia Jakarta (2008), serta Pendidikan Lemhannas RI (2008).
TA. Khalid juga aktif di sejumlah organisasi, antara lain:
- Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe (2002-2004)
- Penasehat Ikatan Dakwah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)
- Penasehat Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)
- Penasehat Thaliban Kota Lhokseumawe (2005-2010)
- Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (2013-2022)
- Wakil Ketua KONI Aceh (2015-sekarang)
Karir politiknya diawali dengan menjadi Ketua DPR Kota Lhokseumawe dari PBR (2004-2009). Saat ini ia menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2019 mewakili daerah pemilihan Aceh II. Khalid merupakan kader Partai Gerindra dan duduk di Komisi IV.
Protes Warga Aceh terhadap Klaim Listrik
Tidak hanya anggota DPR yang mengkritik klaim Menteri ESDM, warga Aceh juga menyampaikan keluhan mereka. Pasalnya, saat laporan disampaikan pada Minggu (7/12/2025), sejumlah wilayah di Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang masih mengalami pemadaman.
Seorang warga Kabupaten Aceh Tamiang, Armiadi, mengungkapkan bahwa listrik di wilayahnya hanya menyala di titik-titik tertentu di ibu kota kabupaten. “Itu pun hanya beberapa jam. Tolonglah Menteri Bahlil lapor ke Presiden fakta sesungguhnya,” terang Armiadi, Senin (8/12/2025).
Senada dengan Armiadi, Halida Bahri, warga Desa Panggoi, Kota Lhokseumawe, menegaskan bahwa desa tempat tinggalnya masih gelap gulita saat Menteri Bahlil memberi laporan kepada Presiden. “Semua klaim listrik Aceh sudah menyala. Itu tidak benar. Di Lhokseumawe saja yang relatif sudah membaik, listrik belum menyala 24 jam. Masih padam bergantian,” cetus dia.
Sementara itu, data dari internal PLN justru memperkuat keluhan warga. Manager PT PLN UP3 Lhokseumawe, Husni, mengonfirmasi bahwa pasokan listrik di wilayah kerjanya meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara sebenarnya baru mencapai 65 persen. “Kita terus berusaha mempercepat perbaikan. Namun beberapa tiang dan trafo kita tumbang dan rusak saat banjir dan longsor,” tegas dia.