Daerah  

Kekeringan Menyebar, Mengancam Pertanian


Kekeringan Mulai Dampak Wilayah Pertanian di Indonesia

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Mohammad Yadi Sofyan Noor menyampaikan bahwa sejumlah wilayah pertanian di Indonesia mulai mengalami dampak kekeringan akibat meningkatnya intensitas musim kemarau. Wilayah-wilayah tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Kalimantan Selatan.

Di Jawa Barat, daerah yang mulai terdampak kekeringan berada di Kabupaten Indramayu dan Subang. Sementara itu, di Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo masih relatif aman karena didukung oleh sistem irigasi teknis dan ketersediaan sumber air. Adapun di Kalimantan Selatan, wilayah yang mulai terdampak meliputi Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu Pagatan.

“Untuk menghadapi dampak kekeringan, KTNA sudah terbiasa beradaptasi. Jika masih ada sumber air maka kita gunakan mesin pompa air yang sudah tersedia,” ujar Sofyan kepada media, Senin (20/7/2026).

Menurut dia, apabila sumber air mulai terbatas, petani memanfaatkan sumur-sumur dalam sebagai alternatif. Jika sumber air benar-benar mengering, kebutuhan air dipenuhi menggunakan mobil tangki secukupnya. Langkah tersebut dilakukan agar tanaman tetap memperoleh pasokan air di tengah musim kemarau.

Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Kekeringan

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya telah membeberkan berbagai langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi potensi kekeringan akibat musim kemarau dan ancaman El Nino. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan strategi tersebut dilakukan agar produksi pangan nasional tetap terjaga.

Menurut dia, mitigasi dilakukan melalui sistem informasi peringatan dini (Si-PERDITAN), penguatan infrastruktur air, pompanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan benih tahan kekeringan, hingga koordinasi intensif dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.



Petani memasang mesin pompa air untuk mengalirkan air ke lahan sawahnya dari embung yang mulai mengering di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Ahad (12/7/2026). Petani yang menggarap lahan sawah tadah hujan di daerah itu mengaku mulai kesulitan mendapatkan air irigasi saat memasuki musim kemarau. – (ANTARA FOTO/Dedi Suwidiantoro)

“Data menunjukkan upaya mitigasi yang kita lakukan berjalan efektif. Luas puso akibat El Nino hingga Juli 2026 sekitar 12 ribu hektare, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai sekitar 217 ribu hektare. Artinya, kesiapsiagaan pemerintah semakin kuat dan produksi pangan nasional tetap dapat kita jaga,” kata Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, beberapa hari lalu.

Untuk memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau, Kementan juga mempercepat penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti pompa air, traktor, rice transplanter, serta berbagai sarana pendukung lainnya agar produktivitas lahan pertanian tetap optimal di berbagai daerah.

Sudaryono mengatakan langkah mitigasi tersebut ditujukan untuk menekan risiko gagal panen sekaligus menjaga produktivitas lahan di tengah ancaman perubahan iklim. Pemerintah akan terus memperkuat kesiapsiagaan agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat tercapai.

Peran BMKG dalam Memantau Kekeringan

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) belum dapat dilakukan untuk mengatasi kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Hal itu karena efektivitas OMC bergantung pada ketersediaan awan hujan yang dapat disemai.

Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Supari menjelaskan, berdasarkan laporan dari 4.686 titik pengamatan pada awal Juli 2026, sebagian wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah lebih dari satu bulan tidak mengalami hujan. Kondisi tersebut menjadi indikasi meningkatnya potensi kekeringan.

“Pada awal Juli 2026, berdasarkan laporan kondisi data hujan dari 4.686 titik pengamatan, diketahui bahwa sebagian Jawa, Bali, NTB, dan NTT sudah lebih dari sebulan tidak mengalami curah hujan dan bisa menjadi indikasi potensi kekeringan,” kata Supari kepada media, Sabtu (18/7/2026).



Warga membawa galon yang berisi air bersih saat distribusi bantuan air di Desa Neglasari, RT 03/RW 02, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/7/2026). Menurut warga setempat, krisis air telah terjadi sejak pertengahan Mei 2026 lalu. – (/Prayogi)

Ia menjelaskan, sejumlah wilayah tersebut tercatat tidak mengalami hujan selama 30 hingga 60 hari. Menurut dia, semakin panjang durasi tanpa hujan, semakin tinggi pula tingkat potensi kekeringan.

Supari menambahkan, OMC memang dapat menjadi salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan. Namun, pelaksanaannya harus didukung keberadaan awan hujan yang memiliki kandungan air cukup untuk disemai sehingga tidak dapat dilakukan ketika langit benar-benar cerah. Tidak ada hujan buatan yang bisa dilakukan apabila tidak tersedia bibit awan.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *