Kembali Mengungkap Konflik “Cicak vs Buaya II” dalam Kasus Korupsi Simulator SIM
Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali mengungkap kisah konflik yang terjadi dalam kasus korupsi Simulator SIM pada 2011. Dalam perbincangan tersebut, ia menyebutkan bahwa konflik ini dikenal dengan sebutan “Cicak vs Buaya II”, yang melibatkan dua pihak utama yaitu KPK dan Polri.
Pada masa itu, kasus korupsi yang menimpa Djoko Susilo, mantan Kakorlantas Polri, menjadi titik api yang memicu ketegangan antara lembaga penegak hukum. Djoko Susilo adalah mantan perwira tinggi di Polri yang akhirnya diberhentikan setelah tersandung kasus korupsi. Ia sempat menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) sebelum akhirnya dijatuhi hukuman penjara karena terlibat dalam pengadaan alat simulator SIM senilai Rp196 miliar.
Peran SBY dalam Menyelesaikan Konflik
Konflik ini tidak hanya berdampak pada proses penyelidikan, tetapi juga menciptakan gesekan antara KPK dan kepolisian. Abraham Samad mengungkap bahwa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turun tangan untuk meredakan situasi yang semakin memanas. Dalam sebuah rapat yang berlangsung selama 10 jam, SBY meminta agar kasus ini ditangani sepenuhnya oleh KPK.
Menurut Samad, SBY memberi petunjuk bahwa kasus korupsi yang melibatkan dua jenderal polisi tersebut harus diserahkan kepada KPK. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses penyelidikan berjalan lebih transparan dan efektif. Selain itu, KPK juga diminta untuk memberikan update berkala tentang perkembangan kasus tersebut.
Penjelasan tentang Djoko Susilo
Djoko Susilo adalah sosok yang cukup dikenal dalam dunia kepolisian. Sebagai Irjen Polisi (Purnawirawan), ia pernah menjabat beberapa posisi strategis di Polri. Salah satu jabatan penting yang pernah ia emban adalah sebagai Kakorlantas Polri. Selain itu, ia juga pernah menjadi Gubernur Akpol sebelum akhirnya diberhentikan dari dinas karena terlibat dalam kasus korupsi.
Kasus korupsi yang menjerat Djoko Susilo mencuat pada 2012. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepadanya. Namun, KPK tidak puas dengan putusan tersebut dan meminta banding. Akhirnya, vonis di tingkat kasasi dikabulkan, sehingga Djoko harus menjalani hukuman penjara selama 18 tahun.
Latar Belakang dan Karier Djoko Susilo
Djoko Susilo lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 7 Oktober 1960. Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1984. Selama karier di Korps Bhayangkara, ia pernah menjabat berbagai posisi penting, seperti Kapolsek Wonoreja, Kapolres Cilacap, Kapolrestro Bekasi, serta Kabag Regident di Ditlantas Polda Metro Jaya.
Karier Djoko Susilo mulai melejit ketika ia menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara. Pada 2004, ia ditunjuk menjadi Dirlantas Polda Metro Jaya. Setelah itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wadirlantas Babinkam Polri dan Dirlantas Babinkam Polri. Pada 2010, ia diangkat sebagai Kakorlantas Polri.
Setelah menjabat sebagai Kakorlantas, Djoko Susilo kemudian diangkat sebagai Gubernur Akpol pada 2012. Namun, seiring dengan kasus korupsi yang menimpanya, ia akhirnya dimutasi menjadi Pati Mabes Polri (Non Job).
Keluarga dan Kehidupan Pribadi
Selain memiliki karier yang cemerlang, Djoko Susilo juga memiliki keluarga yang cukup besar. Ia memiliki tiga istri, yaitu Suratmi, Mahdiana, dan Dipta Anindita. Selain itu, ia juga memiliki tiga orang anak, yaitu Poppy Femialya, Arie Andhika, dan Meixhin Sheby Adyaning Wara Susilo.
Dengan latar belakang pendidikan dan karier yang solid, Djoko Susilo menjadi salah satu tokoh penting dalam dunia kepolisian Indonesia. Meskipun kini tenggelam dalam kasus korupsi, namanya masih sering muncul dalam berbagai diskusi hukum dan politik.
