Persiapan Awal Pelaksanaan APBD 2026 di Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memulai persiapan awal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk memastikan semua program pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.
Kesiapan awal ini menunjukkan komitmen Pemprov Jawa Tengah dalam mempercepat penyerapan anggaran agar setiap kegiatan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi upaya untuk menjaga kualitas belanja daerah serta meningkatkan akuntabilitas keuangan.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa kesiapan APBD 2026 menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, yang dihadiri oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Senin, 5 Januari 2026.
Sumarno menyampaikan bahwa pihaknya sudah memasuki tahun 2026 dan APBD telah ditetapkan. Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri pun telah diterima. Ia mengingatkan kepada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk segera mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan program tidak terkendala di tengah tahun.
Menurut Sumarno, percepatan pengadaan sejak awal akan membantu efektivitas pelaksanaan kegiatan dan mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran. Ia berharap dengan kesiapan yang lebih baik, segala aktivitas yang dilakukan bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun 2025.
Selain itu, ia memberikan apresiasi terhadap kinerja seluruh perangkat daerah yang dinilai mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sepanjang tahun 2025. Ia menyampaikan rasa syukur atas jalannya program-program yang telah dilaksanakan, yang merupakan hasil partisipasi seluruh pihak.
Sumarno juga menyampaikan bahwa Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru harus disikapi secara positif tanpa menimbulkan dinamika berlebihan. Ia berharap perubahan struktur organisasi ini justru memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam menyiapkan pelaksanaan program yang bersumber dari APBD 2026.
“Secara konsep, kami berharap tidak ada dinamika yang tidak perlu,” ujar Sumarno, seraya meminta kesiapan maksimal seluruh perangkat daerah.
APBD Jawa Tengah tahun 2026 mencatat pendapatan sebesar Rp23,74 triliun dan belanja sebesar Rp24,15 triliun dengan defisit sebesar Rp414,5 miliar yang ditutup melalui pembiayaan. Dengan kesiapan pemerintah provinsi dalam menghadapi APBD 2026, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.