Bantahan Nadiem Makarim Terhadap Tuduhan Korupsi Chromebook
Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), memberikan penjelasan yang cukup rinci terkait berbagai tuduhan korupsi yang menimpa dirinya dalam kasus pengadaan Chromebook. Dalam sidang eksepsi yang digelar pada Senin (5/1/2025), ia menyampaikan sembilan poin bantahan yang mengklaim bahwa semua dugaan tersebut tidak benar.
Tidak Ada Keuntungan Pribadi
Salah satu poin utama yang disampaikan Nadiem adalah bahwa dirinya sama sekali tidak menerima keuntungan apa pun dari kebijakan pengadaan Chromebook. Ia menegaskan bahwa nilai ratusan miliar rupiah yang disebutkan sebagai kerugian negara sebenarnya berasal dari aksi korporasi antara Google dan Gojek. Nadiem menilai bahwa tudingan tentang keuntungan sebesar Rp809 miliar adalah kesalahan investigasi yang bisa dengan mudah diperbaiki melalui dokumen dari PT AKAB (GoTo).
Penghapusan Narasi di Dakwaan
Nadiem juga menyatakan kekecewaannya terhadap hilangnya dua isu utama dalam dakwaan. Pertama, narasi tentang pesan grup WhatsApp (WA) yang membahas pengadaan Chromebook sebelum ia menjabat sebagai Menteri. Kedua, narasi bahwa Chromebook tidak efektif digunakan di sekolah. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembahasan pengadaan TIK atau Chromebook dalam WA grup sebelum ia menjabat. Selain itu, data penggunaan Chromebook per sekolah telah terekam secara digital melalui fitur Chrome Device Management (CDM) dari tahun 2021 hingga 2025.
Penjelasan Mengenai Data Penggunaan
Nadiem menyoroti bahwa CDM menjadi satu-satunya fitur teknologi yang bisa membuktikan apakah Chromebook digunakan atau tidak. Audit BPKP tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa 86% siswa menggunakan Chromebook untuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer, sementara 55% siswa menggunakan Chromebook untuk pembelajaran berbasis IT. Hal ini menunjukkan bahwa Chromebook memiliki manfaat nyata dalam pendidikan.
Tidak Ada Hubungan dengan Harga Laptop
Dalam poin berikutnya, Nadiem menegaskan bahwa tuduhan kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun atas kemahalan harga laptop tidak berkaitan dengan kebijakan pemilihan Chrome OS. Justru, penggunaan Chrome OS yang gratis menghemat anggaran hingga Rp1,2 triliun dibandingkan Windows yang berbayar. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses pengadaan, baik dari segi harga maupun seleksi vendor. Audit BPKP 2023/2024 juga tidak menemukan ketidaktepatan atau ketidakwajaran harga.
Investasi Google ke Gojek
Nadiem juga menolak logika bahwa investasi Google ke Gojek (PT AKAB) merupakan balas budi atas pemilihan Chrome OS. Menurutnya, total pendapatan Google dari lisensi CDM hanya sekitar US$40 juta, sedangkan investasi Google ke PT AKAB selama 2020-2022 mencapai US$230 juta. Ia menilai tidak masuk akal jika Google memberikan balas budi yang lebih besar dari pendapatannya sendiri.
Proses Pengambilan Keputusan
Nadiem menjelaskan bahwa pada 2020, saat Chrome OS dipilih, ia tidak menandatangani dokumen apapun yang memutuskan penggunaan Chrome OS. Ia hanya menghadiri rapat pada 6 Mei 2020, di mana ia diminta pendapatnya mengenai rekomendasi tim. Namun, keputusan akhirnya berubah tanpa masukan dari dirinya karena spek teknis berada di bawah kewenangan bawahan.
Manfaat Chromebook dalam Pendidikan
Data dari Chrome Device Management membuktikan bahwa Chromebook 97% diterima dan aktif. Semua data penggunaan terekam, termasuk audit BPKP yang menunjukkan bahwa 86% siswa menggunakan Chromebook untuk Asesmen Nasional dan 55% siswa menggunakan Chromebook untuk pembelajaran berbasis IT.
Kontrol Penuh atas Penggunaan Aplikasi
Nadiem menekankan bahwa CDM memberikan kontrol penuh kepada Kementerian terhadap penggunaan aplikasi dalam setiap laptop di setiap sekolah. Dengan CDM, tidak lagi diperlukan audit fisik ke sekolah, dan aktivitas setiap laptop terekam secara real-time. Ini membuat pengadaan TIK menjadi 100% transparan dan akuntabel.
Kesimpulan
Dalam penjelasannya, Nadiem menegaskan bahwa kebijakan Chrome OS justru menghemat anggaran dan memberikan manfaat nyata dalam pendidikan. Ia menilai bahwa tuduhan korupsi yang diajukan tidak memiliki dasar yang kuat dan didasarkan pada narasi yang tidak akurat.