Tanggapan Deddy Sitorus terhadap Usulan Pilkada Melalui DPRD
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, memberikan tanggapan terkait usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai bahwa jika alasan utama dari usulan tersebut adalah efisiensi, maka sebenarnya tidak perlu ada pemilihan anggota DPRD sama sekali.
Menurut Deddy, jika tujuan utamanya adalah efisiensi, maka pengangkatan kepala daerah bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana. “Ya kalau bicaranya adalah untuk efisiensi, nggak usah ada pemilihan DPRD juga, sekda saja atau ASN saja bikin jadi kepala daerah, nggak usah kita pilih. Jadi berdasarkan tim pansel saja, itu sama sekali nggak pakai duit,” ujarnya dalam sebuah dialog di Kompas Petang, Kompas TV, pada Kamis (1/1/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa usulan ini muncul setelah koalisi pemerintah memenangkan pertarungan politik selama satu tahun terakhir. Menurutnya, jika usulan ini diajukan sebelum pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, maka akan terjadi perubahan besar dalam sistem politik.
Deddy kemudian mempertanyakan sumber pemborosan anggaran dalam pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Menurutnya, jika pelaksanaan pilkada diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden (pilpres), biaya tambahan hanya terjadi pada pencetakan surat suara.
“Jadi saya melihatnya begini, kita harus tanya dulu, pemborosan uang atau politik uang dari sisi mana? Kalau dari sisi penyelenggaraan, kalau pilkada itu ditaruh bersamaan dengan pemilu yang lain baik pemilu langsung untuk DPR/DPRD, ataupun dengan pilpres, maka tidak ada biaya tambahan kecuali cetak surat suara.”
Selain itu, ia juga menyoroti isu money politic dalam konteks biaya kampanye pasangan calon. Menurut Deddy, masalah ini sebagian besar berasal dari partai politik sendiri. “Kalau yang dimaksud adalah biaya paslon, termasuk money politic, ini menurut saya sih dosa partai politik,” ujarnya.
Faktor Biaya Besar dalam Pemilihan Kepala Daerah
Deddy menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat biaya pilkada sangat besar adalah mahar partai politik. Ia mengatakan bahwa satu kursi bisa mencapai hingga Rp1 miliar, bahkan sampai Rp2 miliar. “Saya punya pengalaman, satu kursi itu bisa sampai Rp1 miliar saya dengar, Rp2 miliar. Itu partai politik yang bikin, begitu lho,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa jika semua partai mencalonkan orang-orang yang memiliki rekam jejak yang baik, maka money politic akan semakin berkurang. “Kedua, ambil contoh, kalau semua partai mencalonkan orang-orang yang memang punya rekam jejak di bawah, maka money politic itu dengan sendirinya akan hilang bahkan mengecil,” ujarnya.
Namun, menurut Deddy, selama ini partai politik sendiri yang memilih orang-orang tanpa memperhatikan rekam jejak mereka. “Akhirnya siapa yang punya uang, itulah. Kan begitu itu,” katanya.
Isu Inefisiensi dan Penyelenggaraan Pemilu
Deddy juga menyebutkan bahwa inefisiensi, pemborosan, dan segala bentuk masalah lain dalam pemilu juga berasal dari penyelenggara dan pengawas pemilu. Ia menilai bahwa hal ini sering kali menjadi alasan untuk menyalahkan pihak lain, meskipun sebenarnya penyebabnya berasal dari sistem itu sendiri.
“Ketiga, money politic, inefisiensi, pemborosan, dan segala macam, itu juga ada dampak dari penyelenggara dan pengawas pemilu, termasuk penegakan hukum. Ini kan sama saja lu yang berbuat, lu nyalahkan orang lain, blaming the victim, begitu lho.”