Peringatan Hari HAM Sedunia, Indeks HAM Indonesia Menunjukkan Penurunan
Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, sebuah lembaga independen yang dikenal sebagai SETARA Institute merilis Indeks HAM Indonesia untuk tahun 2025. Hasilnya menunjukkan adanya penurunan skor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian serius terhadap kondisi HAM di Indonesia.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menjelaskan bahwa skor rata-rata nasional untuk seluruh variabel dalam Indeks HAM 2025 adalah 3,0 dari skala penilaian 1-7. Angka ini menurun sebesar 0,1 dibandingkan dengan skor pada tahun 2024. Ia menyatakan bahwa penurunan ini tidak bisa dianggap remeh dan menandai kemunduran dalam pemajuan HAM di Indonesia.
“Ini merupakan alarm bagi pemerintahan saat ini,” ujarnya dalam acara peluncuran Indeks HAM di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025. “Kita harus segera mengambil tindakan agar hal ini tidak berulang di masa depan.”
Indeks HAM yang dirilis oleh SETARA Institute setiap tahun bertujuan untuk mendorong penataan ulang orientasi HAM di Indonesia. Evaluasi melalui indeks ini diharapkan dapat menjadi catatan penting untuk mencegah penurunan yang terus-menerus terjadi. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya memperbaiki regulasi, mencegah terjadinya kejadian serupa, serta menerapkan prinsip ketidakberulangan (non-repetition) dalam konteks HAM.
Indeks HAM Setara Institute merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Studi ini disusun dengan mengacu pada rumpun hak yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Terdapat enam indikator pada variabel hak sipil dan politik (sipol), serta lima indikator pada hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).
Pada tahun ini, skor rata-rata nasional untuk hak ekosob mencapai angka 3,2, sedangkan rata-rata skor variabel hak sipol adalah 2,8. Dari sisi hak sipol, skor indikator hak hidup turun menjadi 3,1, setelah sebelumnya stagnan di angka 3,3 selama dua tahun terakhir. Penurunan juga terjadi pada hak atas rasa aman, yang turun sebanyak 0,1 menjadi 3,2. Sementara itu, skor kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap stabil di angka 3,2.
Peneliti bidang Hukum SETARA Institute, Sayyidatul Insiyah, menyebutkan bahwa indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi yang paling rendah dari 11 indikator lainnya. Nilai indikator ini terus menurun sejak dua tahun lalu, yaitu 1,3 pada 2023, 1,1 pada 2024, dan 1,0 pada tahun ini.
Hak memperoleh keadilan juga mengalami penurunan dibanding tahun lalu, dengan skor turun dari 3,2 menjadi 3,1. Sementara itu, skor untuk indikator hak turut serta dalam pemerintahan tetap stabil di angka 3,0.
Di sisi hak ekosob, indikator paling tinggi ada pada hak atas pendidikan, dengan skor yang stagnasi di angka 4,3. Namun, beberapa indikator lain mengalami penurunan. Misalnya, indikator hak atas tanah mengalami regresi selama dua tahun terakhir, dari 1,9 pada 2023 menjadi 1,8 di tahun 2024, lalu turun lagi menjadi 1,6 di tahun ini. Penurunan juga terjadi pada indikator hak atas kesehatan, yang turun dari 3,7 menjadi 3,6.
Selain itu, skor untuk hak atas pekerjaan juga turun dari 3,5 pada 2023 dan 2024 menjadi 3,4 di tahun ini. Tidak jauh berbeda, hak atas budaya juga mengalami penurunan dari 3,3 menjadi 3,2.
Hasil dari Indeks HAM 2025 ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan pemenuhan HAM di Indonesia. Dengan evaluasi berkelanjutan dan tindakan nyata, diharapkan kondisi HAM dapat segera pulih dan berkembang secara positif.