Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera: Kesiapan Fasilitas Kesehatan yang Teruji
Pada akhir November 2025, wilayah Sumatera mengalami bencana alam yang sangat memprihatinkan. Dari Sumatera Barat hingga Aceh, banjir bandang dan tanah longsor melanda kawasan tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga pukul 16.00 pada hari Kamis, 4 Desember 2025, tercatat sebanyak 836 orang meninggal dunia, 518 orang hilang, dan lebih dari 2.700 orang luka-luka. Bencana ini juga menyebabkan kerusakan besar pada berbagai fasilitas umum, termasuk 536 bangunan umum, 25 rumah sakit, 326 sekolah, 185 tempat ibadah, dan 295 jembatan.
Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi bencana alam yang tidak terduga. Tidak hanya itu, bencana yang terjadi juga menjadi indikasi bahwa krisis iklim sudah semakin nyata dan tidak lagi bisa diabaikan. Banjir dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah bukti nyata bahwa ancaman iklim telah masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak pernah terpikir akan mengalami kondisi seperti ini.
Rumah sakit, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi masyarakat, justru terkena dampak langsung dari bencana. Ruang layanan kesehatan tiba-tiba berubah menjadi area evakuasi darurat karena situasi yang tidak terkendali. Seorang tenaga kesehatan mengungkapkan pengalamannya saat menjalani proses evakuasi pasien sambil mencoba menjaga agar rumah sakit tidak tenggelam.
Peran Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas Penanggulangan
Dr. Annisa Trisnia Sasmi, dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), menjelaskan bahwa bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera adalah contoh nyata bagaimana ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan saling bertemu. Ia menyatakan bahwa bencana banjir skala besar biasanya tidak terjadi sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor alam dan campur tangan manusia.
Hal senada disampaikan oleh Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS UGM. Menurutnya, bencana banjir bandang di akhir November 2025 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Fenomena ini merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat dalam dua dekade terakhir. Kombinasi antara faktor alam dan ulah manusia menjadi penyebab utama munculnya bencana ini.
Kontribusi Sektor Kesehatan terhadap Krisis Iklim
Ironisnya, sektor kesehatan juga turut berkontribusi dalam munculnya krisis iklim. Meskipun bencana di Sumatera tidak secara langsung disebabkan oleh sektor kesehatan, secara global, sistem kesehatan berperan dalam emisi gas rumah kaca yang berdampak pada cuaca ekstrem. Data dari Health Care Without Harm (2019) menunjukkan bahwa sistem kesehatan menghasilkan sekitar 4,4% emisi gas rumah kaca dunia, yang cukup besar untuk menjadi “negara” penghasil emisi kelima terbesar jika dikumpulkan sebagai satu entitas.
Rumah sakit yang beroperasi 24 jam, penggunaan listrik dan pendingin ruangan yang intensif, serta manajemen limbah medis yang belum sepenuhnya ramah lingkungan, memperbesar jejak karbon. Hal ini justru memperburuk ancaman iklim bagi kesehatan itu sendiri.
Harapan dari Perjanjian Paris
Pada 12 Desember 2015, dunia menyepakati Perjanjian Paris, yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dengan target utama di angka 1,5°C. Indonesia meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Target nasional penurunan emisi adalah 31,9% tanpa dukungan internasional dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Komitmen ini juga merambah ke sektor kesehatan.
Indonesia juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kesehatan 2025–2030 dan pedoman fasilitas kesehatan berketahanan iklim dan lestari lingkungan (Fasbiklin). Upaya ini menandai perubahan paradigma bahwa rumah sakit bukan hanya menerima pasien, tetapi harus menjadi bagian dari solusi krisis iklim.
Tantangan Rumah Sakit Indonesia dalam Menghadapi Krisis Iklim
Meski aturan sudah ada, tantangan masih tinggi di lapangan. Banyak rumah sakit belum memiliki data jejak karbon sebagai dasar evaluasi upaya mitigasi dan peta kerentanan iklim. Perencanaan dan penganggaran daerah sering kali menempatkan isu iklim sebagai agenda pelengkap, bukan kebutuhan inti.
Proses akreditasi memang telah memasukkan aspek lingkungan dan kesiapsiagaan bencana, namun banyak yang menilai bahwa aspek tersebut sebatas kotak centang administratif, bukan indikator kinerja yang wajib ditingkatkan tahun demi tahun.
Langkah Masa Depan untuk Ketahanan Iklim
Langkah memperkuat ketahanan iklim rumah sakit bukan hanya tentang perlindungan kesehatan. Studi pembangunan rendah karbon menunjukkan manfaat yang luar biasa. Indonesia berpotensi menghindari 40.000 kematian dini setiap tahun pada 2045, menciptakan 15,3 juta pekerjaan hijau, serta memacu pertumbuhan ekonomi hingga US$5,4 triliun dalam dua dekade mendatang.
Perubahan iklim akan terus menguji sistem kesehatan bangsa. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan terjadi, melainkan apakah kita siap. Bencana di Sumatera telah membuktikan bahwa waktu kita semakin sempit. Rumah sakit harus menjadi benteng terakhir yang tidak boleh runtuh meski banjir menerjang atau badai memutus listrik. Jika fasilitas kesehatan gagal, maka seluruh sendi kehidupan masyarakat ikut roboh.
Transformasi rumah sakit menuju fasilitas berketahanan iklim dan lestari lingkungan adalah kunci. Ini bukan pilihan, melainkan syarat agar layanan kesehatan tetap kuat di tengah dunia yang semakin panas dan rapuh.