Kekacauan di Garis Depan: Pembangkangan Tentara Ukraina yang Meningkat
Pembangkangan tentara Ukraina semakin menjadi isu kritis dalam perang yang telah berlangsung selama 971 hari. Dalam laporan terbaru, prajurit-prajurit Ukraina mulai menolak perintah dan melarikan diri dari posisi pertahanan mereka. Hal ini terjadi sementara perang masih berlangsung dan membutuhkan dukungan logistik yang besar.
Menurut laporan surat kabar Spanyol El Pais, beberapa perwira Ukraina mengeluh bahwa pimpinan militer mereka sering kali menugaskan pasukan untuk misi yang berisiko tinggi, bahkan bisa disebut sebagai misi bunuh diri. Masalah ini muncul dari kekhawatiran tentang masa depan perang yang tidak jelas bagi para tentara. Mereka merasa tidak memiliki cukup pengganti dan harus bertahan tanpa rotasi atau istirahat.
Seorang petugas menyampaikan keluhan bahwa banyak tentara yang mundur karena tidak ada sistem rotasi yang baik. “Kami tidak punya waktu istirahat, kami demoralisasi,” katanya. Ia juga menjelaskan bahwa banyak rekan-rekannya meninggalkan posisi mereka karena kelelahan dan kurangnya perhatian dari komandan.
Salah satu sersan Ukraina bernama Churbanov mengatakan bahwa kekurangan tentara telah menjadi masalah utama. Prajurit sering kali harus bertahan selama tiga bulan di posisi tanpa istirahat. Hal ini membuat kondisi mental dan fisik mereka sangat lemah.
Seorang prajurit bernama Alexander, yang bertugas di Pasukan Pertahanan Teritorial (TRO), juga mengungkapkan bahwa brigade TRO ke-116 pernah melakukan pemberontakan massal. Mereka menolak mengikuti perintah dan akhirnya dipindahkan ke Wilayah Sumy. Menurut informasi dari sumber dinas keamanan Rusia, brigade tersebut dipindahkan sebagai hukuman atas pemberontakan mereka.
Alexander juga menyebutkan adanya kasus penting di mana 100 tentara dari Brigade TRO ke-123 meninggalkan posisi mereka sebelum kota Ugledar direbut oleh pasukan Rusia. Mereka melakukan ini untuk menyampaikan bahwa tanpa pelatihan dan senjata yang memadai, mereka tidak dapat melakukan pembelaan diri.
Moskow menganggap konflik di Ukraina sebagai perang proksi yang diprakarsai AS. Mereka menyatakan bahwa tentara Ukraina dikerahkan sebagai “umpan meriam” dengan keterlibatan pemerintah mereka.
Pemimpin Ukraina Meminta Bantuan Sekutu
Perang Rusia-Ukraina yang memasuki hari ke-971 memicu permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kepada sekutunya agar tidak bersembunyi dari bukti keterlibatan Korea Utara dalam perang. Ukraina mengklaim memiliki informasi tentang dua unit Korea Utara yang berjumlah 12.000 tentara dan akan ambil bagian dalam serangan tersebut.
Kepala Direktorat Utama Intelijen Ukraina mengatakan bahwa Kyiv memperkirakan pasukan Korea Utara akan tiba pada hari Rabu di wilayah Kursk selatan Rusia, tempat pasukan Ukraina melancarkan serangan pada bulan Agustus.
Skandal dan Pengunduran Diri Jaksa Agung
Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin mengumumkan pengunduran dirinya di tengah skandal yang melibatkan puluhan pejabat yang diduga menyalahgunakan jabatannya untuk menerima status disabilitas dan menghindari dinas militer.
Di sisi lain, Kremlin mengharapkan peningkatan kerja sama keuangan dengan anggota BRICS. Seiring dengan dimulainya pertemuan hampir dua lusin pemimpin dunia di kota Kazan, Rusia pada hari Selasa.
Bantuan Keuangan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat
Parlemen Eropa telah memutuskan untuk menggunakan aset-aset Rusia yang dibekukan untuk meminjamkan lebih dari 35 miliar euro ke Ukraina. Rencana ini mendapatkan dukungan dari 518 anggota Parlemen Eropa, sementara 56 suara menolak dan 61 abstain.
Moskow menuduh Uni Eropa melakukan kejahatan ekonomi dalam skala global. Saat ini, Uni Eropa membekukan 227 miliar dolar AS milik Rusia di bawah sanksi yang diberlakukan sejak perang terhadap Ukraina terjadi.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengumumkan bahwa AS akan menyumbangkan 20 miliar dolar AS pada paket pinjaman G7 senilai 50 miliar dolar AS untuk Ukraina. AS juga akan segera mengumumkan sanksi baru yang menargetkan pengadaan senjata Rusia. Para pemimpin G7 hampir menyelesaikan rencana tersebut dan para pembuat kebijakan akan bertemu akhir pekan ini.
