Tantangan Pasar Negara Berkembang dalam Transisi Energi
Pasar negara berkembang di Asia menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan negara maju dalam melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon secara adil dan inklusif. Laporan terbaru dari Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menunjukkan bahwa negara-negara tersebut perlu memperluas akses listrik sekaligus menurunkan emisi karbon dan meningkatkan sistem energi. Kompleksitas ini diperparah oleh waktu persiapan kelembagaan yang panjang, sehingga investor dan pembuat kebijakan diminta untuk mempertimbangkan risiko transisi sosial dalam kerangka investasi mereka.
CEO AIGCC, Rebecca Mikula-Wright, menyatakan bahwa perencanaan transisi berkeadilan harus dimulai sedini mungkin. Jika sebelumnya fokus pada hilangnya pekerjaan di industri bahan bakar fosil, kini mencakup sektor-sektor yang juga sedang berkembang. Isu-isu ini meliputi realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap wilayah, termasuk pekerjaan informal, pekerjaan layak, kesetaraan upah, konsultasi dan mekanisme persetujuan masyarakat, migrasi dan perpindahan, serta perlindungan sosial.
“Kami mendorong investor di pasar negara berkembang untuk memasukkan perencanaan transisi berkeadilan dalam kerangka investasi berkelanjutan mereka. Hal ini harus dimulai jauh sebelum sebuah kawasan mencapai puncak emisi,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Kondisi di Empat Pasar Utama Asia
Penelitian ini menyoroti kondisi di empat pasar utama Asia, yaitu Jepang, India, Indonesia, dan Malaysia. India dan Indonesia, misalnya, mulai mengintegrasikan aspek sosial dalam adaptasi iklim, seperti perlindungan kelompok rentan. Namun, mekanisme pendanaan dan koordinasi formal untuk menghubungkan adaptasi dengan tujuan ketenagakerjaan dan kesetaraan masih terbatas.
Mikula-Wright menegaskan bahwa investor institusional memiliki peran penting dalam mempercepat transisi ini. Menurutnya, pembuat kebijakan memang menunjukkan kemajuan, tetapi modal katalis dari investor sangat diperlukan agar transisi berkeadilan bisa berjalan efektif.
“Kebijakan yang lebih jelas dan terkoordinasi juga akan membantu mendorong arus modal,” katanya.
Masalah Keterampilan dan Kualitas Pekerjaan Hijau
Selain itu, laporan AIGCC menemukan adanya ketidakcocokan geografis antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan pekerjaan hijau, serta kualitas upah yang rendah sehingga menghambat minat. Sejauh ini, strategi pasar masih menekankan pada jumlah lapangan kerja hijau, bukan kualitasnya.
Beberapa masalah utama yang muncul dalam proses transisi ini antara lain:
- Kurangnya koordinasi antar sektor: Pendanaan dan pengelolaan program adaptasi iklim sering kali tidak terintegrasi dengan baik dengan kebijakan ketenagakerjaan dan kesetaraan.
- Perbedaan keterampilan pekerja: Banyak pekerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor hijau, menyebabkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.
- Upah yang tidak kompetitif: Tingkat upah di sektor hijau sering kali lebih rendah dibandingkan sektor tradisional, mengurangi daya tarik bagi pekerja.
Peran Investor dan Pembuat Kebijakan
Investor dan pembuat kebijakan memainkan peran kunci dalam memastikan transisi menuju ekonomi rendah karbon berjalan adil dan inklusif. Mereka perlu bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung perubahan struktural, termasuk pelatihan tenaga kerja, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan akses ke sumber daya.
Dalam konteks ini, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- Peningkatan investasi dalam pelatihan tenaga kerja: Membangun kapasitas pekerja agar siap menghadapi perubahan struktural.
- Pengembangan kebijakan yang terkoordinasi: Memastikan kebijakan lingkungan, ekonomi, dan sosial saling mendukung.
- Peningkatan partisipasi masyarakat: Melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait transisi energi.
Kesimpulan
Transisi menuju ekonomi rendah karbon di pasar negara berkembang Asia memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan, transisi ini dapat menjadi peluang untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil.
