Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan
Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Jumat (8/8). Penangkapan terhadapnya dilakukan setelah dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh lembaga antirasuah tersebut pada Kamis (7/8) kemarin.
Saat tiba di markas KPK, Abdul Azis mengenakan kemeja krem lengan panjang dan topi putih. Ia juga memakai masker hitam untuk menutupi wajahnya. Abdul Azis tiba sekitar pukul 16.23 WIB. Saat tiba, ia tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media. Sebaliknya, ia langsung memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Penangkapan terhadap Abdul Azis dilakukan setelah dirinya menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada malam hari Kamis (7/8). Kejadian ini berlangsung secara terpisah dari OTT yang dilakukan oleh tim penindakan KPK di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), serta Jakarta, pada hari yang sama.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa Abdul Azis diamankan oleh tim penindakan KPK pada malam hari Kamis (7/8). Ia ditangkap di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Fitroh menjelaskan bahwa saat ini Abdul Azis sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel.
“Setelah selesai menghadiri Rakernas,” tambah Fitroh.
Penangkapan Tujuh Orang dalam OTT KPK
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penyidik KPK berhasil mengamankan total tujuh orang dalam OTT yang dilakukan di Kabupaten Koltim, Sultra, pada Kamis (7/8). Mereka yang ditangkap mencakup berbagai kalangan, termasuk pihak swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Asep menjelaskan bahwa OTT dilakukan di tiga lokasi berbeda. Dari jumlah tersebut, tiga orang dibawa ke Jakarta, sementara empat orang lainnya diamankan oleh tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara.
“Dari swastanya ada, kemudian dari pegawai negeri sipilnya juga ada,” ujar Asep.
Dugaan Suap Terkait Dana Alokasi Khusus
Dalam operasi tersebut, KPK mengungkap adanya dugaan praktik suap yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan rumah sakit. Meski demikian, hingga saat ini KPK belum merilis detail temuan barang bukti dari OTT tersebut.
“Perkaranya terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, yaitu peningkatan kualitas atau status rumah sakit,” jelas Asep.
Operasi ini menunjukkan komitmen KPK dalam menindak dugaan korupsi yang terjadi di berbagai daerah. Dengan penangkapan Bupati Kolaka Timur dan puluhan orang lainnya, KPK kembali menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku korupsi, tanpa memandang jabatan atau posisi seseorang.