Transparansi Kejari Sumenep, Diragukan Bupati Eksekutif LPKP2HI dan Ketua LIPK Sumenep
SUMENEP, MEDIA AWAS| Telah kita ketahui bersama Kejaksaan Negeri ( KEJARI ) Sumenep merupakan salah satu lembaga pemerintah yang notabanenya sebagai lembaga yang memproses perbuatan melanggar hukum pidana di wilayah hukumnya yang berlokasi di Jalan Raya KH. Mansyur, Desa Pabian, Kec. Kota, Sumenep, Jawa Timur.
Kejari Sumenep di bawah tongkat komando Trimo SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri ( KAJARI ) Sumenep, dalam retorika penegakan hukum di wilayah hukumnya telah membangun opini liar di masyarakat, yang mana berdampak buruk terhadap kredibelitas serta integritas Kejari dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Sumenep.
Pasalnya, Novan selaku Kasi Intel Kejari Sumenep terkesan menghindar saat didatangi ke kantornya oleh LSM LPKP2HI, LIPK, LAKI beserta beberapa media, dan juga tidak respektif apabila dihubungi Via chat ataupun panggilan WhatsAppnya.
Diterangkan kepada media AWAS oleh ketua LIPK Sayfiddin, yang mana tujuan mereka untuk mengkonfirmasi perkembangan surat ke Bupati terkait sanksi Pelanggaran Administrasi yang telah diperbuat oleh oknum Kades Dasuk Laok berinisial ( RH ).
Hal itu seharusnya menjadi atensi bagi Kajari untuk mengevaluasi kinerja Kasi Intel demi menjaga kepercayaan publik.
” Bapak Kajari harus evaluasi kinerja Kasi Intelnya “, tegasnya.
Dikesempatan waktu dan tempat yang berbeda Bambang Riyadi SH selaku Bupati Eksekutif LPKP2HI menegaskan bahwa seharusnya pihak Kejari membangun kemitraan dan sinergisitas yang baik dengan LSM ataupun Wartawan, lebih – lebih terhadap LSM yang melaporkan.
Lebih lanjut, Ia memaparkan transparansi terkait perkembangan surat ke Bupati, seharusnya bisa diklarifikasikan sebagai implementasi dari sinergisitas dalam merealisasikan penegakan hukum yang berkeadilan.
Sementara pihak Kejari Novan saat dikonfirmasi via panggilan WhatsAppnya, tertanda berdering namun tidak diangkat dan tidak ada telpon balik sampai berita ini tayang. (M)
