Wakil Kepala BGN Geram, Blokir Nomor Politikus yang Minta Jatah Dapur MBG
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan adanya upaya dari seorang politikus yang meminta jatah menjadi mitra pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini membuat Nanik merasa sangat kesal dan langsung melakukan tindakan tegas dengan memblokir nomor ponsel politikus tersebut.
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat 26 September 2025, Nanik menceritakan kejadian tersebut dengan nada marah. Ia menyampaikan bahwa ada seseorang yang mengirim pesan WhatsApp kepadanya. Saat ia menjawab, ternyata orang tersebut adalah seorang politikus. Namun, alih-alih membantu dalam menyelesaikan masalah terkait keracunan, politikus tersebut justru meminta jatah untuk mengelola dapur MBG.
“Ada, serius nih, ada yang WA saya. Saya jawab eh kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur. Langsung saya block, block, block!” ujar Nanik dengan emosi tinggi.
Peringatan Keras Terhadap Siapa Pun yang Ingin Mengambil Jatah
Nanik menegaskan bahwa pengelolaan dapur MBG bukanlah pekerjaan yang bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan atau jabatan. Ia menekankan bahwa semua pihak, termasuk para politikus, harus berpikir serius dalam mengelola program ini.
Ia juga menyampaikan peringatan keras kepada siapa pun yang ingin meminta jatah. Menurutnya, mengelola dapur MBG adalah tanggung jawab besar yang berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Oleh karena itu, BGN tidak akan ragu-ragu dalam menindak pengelola yang melanggar aturan, meskipun mereka memiliki pengaruh besar.
“Mau punya-nya jenderal, mau punya-nya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya gak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia. Saya gak peduli, beneran, serius ya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak,” tegas Nanik.
45 Dapur Tidak Sesuai SOP
Hasil penyelidikan BGN hingga 26 September 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 45 dapur MBG tidak menjalankan standar prosedur operasional (SOP) yang telah ditetapkan. Dari jumlah tersebut, 40 dapur langsung ditutup sementara hingga penyelidikan selesai dilakukan.
“Sampai sore hari ini, kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan sampai semua penyelidikan selesai dilakukan,” jelas Nanik.
Dapur-dapur yang tidak sesuai SOP kini sedang diperiksa secara ketat oleh tim independen BGN bersama Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Insiden Keracunan Massal
Program MBG sebelumnya sempat diguncang oleh beberapa kasus keracunan massal. Salah satu insiden terbesar terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang menimpa lebih dari 1.000 siswa. Para korban mengalami gejala seperti sesak napas, pusing, nyeri perut, dan mual.
Penyelidikan awal menunjukkan bahwa sekitar 80 persen insiden keracunan disebabkan oleh pelanggaran SOP, seperti makanan yang dimasak terlalu awal lalu disimpan dalam waktu lama sebelum didistribusikan. BGN mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan dan berjanji untuk memperbaiki sistem tersebut.
Selain di Bandung Barat, insiden serupa juga terjadi di berbagai daerah lain dengan ribuan siswa terdampak sejak Januari 2025.
Masalah Pengelolaan Dapur yang Serius
Masalah pengelolaan dapur MBG sangat serius. Jika dilakukan oleh pihak yang tidak profesional, apalagi hanya karena jalur politik, potensi masalah akan semakin besar. BGN terus berupaya memastikan bahwa setiap dapur MBG berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, demi menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak bangsa.
