Aksi Wakil Gubernur Aceh Membawa Ketenangan bagi Sopir Truk Berpelat Luar Daerah
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Dek Fad, telah melakukan langkah yang dinilai sangat penting dalam menenangkan situasi antara Aceh dan Sumatera Utara. Ia memberikan bantuan berupa uang makan kepada para sopir truk berpelat luar daerah, tindakan ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak.
Aksi tersebut dianggap sebagai bentuk kebijakan yang matang dan bijaksana. Dalam pernyataannya, kader Gerindra Aceh Tamiang, Muhammad Irwan, menyampaikan bahwa sikap Dek Fad menunjukkan komunikasi yang baik tanpa menimbulkan rasa takut terhadap rakyat.
“Beliau telah menunjukkan sikap pejabat yang matang, sosok pejabat yang memiliki komunikasi yang bagus, tanpa menakuti rakyat,” ujar Irwan, yang juga merupakan anggota DPRK Aceh Tamiang.
Irwan menilai bahwa tindakan Dek Fad yang membuka ruang komunikasi dengan sopir luar daerah telah berhasil menghilangkan rasa panik yang sempat muncul akibat kebijakan sebelumnya. Hal ini terkait dengan aksi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang memutuskan untuk menghentikan truk berplat BL.
“Sekarang sudah clear, Wakil Gubernur Aceh sudah memastikan tidak ada razia truk berpelat luar daerah,” ucap pria yang akrab disapa Wan Tanindo.
Tindakan Dek Fad memberikan dampak besar terhadap para sopir yang setiap hari melintasi wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Terlebih di Aceh Tamiang, yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, terdapat hubungan bisnis yang sangat erat.
Setiap harinya, produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari Aceh Tamiang dibawa ke pabrik di Sumatera Utara. Namun, hal ini sempat menjadi polemik karena adanya desakan kepada Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan larangan “ekspor” TBS.
Dengan adanya kebijakan baru ini, situasi di wilayah perbatasan semakin stabil. Para sopir tidak lagi merasa khawatir saat melintasi batas wilayah. Selain itu, hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara juga mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
Beberapa pihak berharap kebijakan seperti ini bisa menjadi contoh dalam menyelesaikan konflik antar daerah. Dengan komunikasi yang baik dan kebijakan yang pro-rakyat, masalah dapat diselesaikan secara damai dan efektif.