Kegiatan Sosialisasi Implementasi E-Katalog Versi 6 di Maluku Utara
Kegiatan sosialisasi implementasi e-katalog versi 6 telah selesai dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara. Acara ini dihadiri oleh pelaku usaha serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menunjukkan komitmen bersama dalam memanfaatkan sistem pengadaan elektronik.
Setelah kegiatan tersebut, sebagian besar penyedia barang dan jasa telah memahami mekanisme e-katalog dan memiliki etalase produk masing-masing. Di sisi lain, para PPK juga sudah mengaktifkan akun e-katalog untuk mendukung transparansi pengadaan. Hal ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa.
Peran Gubernur dalam Pengembangan Sistem Pengadaan
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pelatihan Sonding Market, Penyedia E-Katalog Elektronik, dan Pendampingan Advice LKPP yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR di Halmahera Room, Bella Hotel Ternate, pada Rabu malam, 10 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan agar tata kelola semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Ia menilai bahwa perbaikan sistem bukan hanya bertujuan meningkatkan pelayanan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran dan korupsi melalui mekanisme yang lebih profesional.
“Perbaikan terus-menerus merupakan keharusan agar proses berlangsung baik dan berintegritas,” ujarnya dengan tegas. Gubernur juga mengimbau peserta untuk memanfaatkan pelatihan secara maksimal, termasuk melalui sesi tanya jawab bersama narasumber LKPP.
Strategi Baru dalam Pengadaan
Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan penerapan kontrak payung sebagai strategi baru dalam pengadaan. Menurutnya, kontrak payung diharapkan dapat memberikan kepastian anggaran sekaligus meningkatkan kualitas layanan dari para penyedia barang dan jasa.
Risman menambahkan bahwa implementasi e-katalog menjadi langkah penting dalam transformasi pengadaan pemerintah, terutama untuk menciptakan proses yang lebih cepat, tepat, dan mudah dipantau. Hal ini akan memperkuat sistem pengadaan yang berbasis digital dan memastikan keadilan serta keterbukaan dalam setiap transaksi.
Pentingnya Sonding Market dalam Proyek Konstruksi
Di sisi lain, Kabid Jasa Konstruksi PUPR Malut, Syaiful Amin, menekankan bahwa market sounding diperlukan untuk memastikan perencanaan proyek konstruksi benar-benar realistis dan layak dilaksanakan melalui skema e-purchasing. Ia memastikan kegiatan berjalan sesuai harapan. “Sebagian besar pelaku usaha sudah memahami sistem dan memiliki etalase, begitu juga PPK yang sudah memiliki akun e-katalog,” ujarnya.
Syaiful turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi sehingga pelatihan dan pendampingan ini dapat berlangsung sukses dan bermanfaat. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pejabat pengadaan, diharapkan sistem e-katalog dapat menjadi fondasi utama dalam pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif dan berintegritas.