Rapat Koordinasi Pemulihan Pasca Bencana di Aceh
Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana yang dibentuk oleh DPR RI mengadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi pertama bersama 14 perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana), Aceh. Acara ini digelar pada Senin, 5 Januari 2026. Rapat dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, dan dihadiri para Person in Charge (PIC) dari kementerian/lembaga yang ditunjuk untuk bertugas langsung di Aceh.
Adapun 14 kementerian dan lembaga yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Satgas Jembatan, PT Telkomsel, PT PLN, Kemendikdasmen, Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, serta Danantara.
TA Khalid menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan pada 30 Desember 2025 lalu di Banda Aceh. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah anggota DPR RI dan kementerian/lembaga terkait, dalam rangka penanganan dan pemulihan banjir di Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.
“Para PIC yang hadir hari ini akan menjadi penghubung utama antara kementerian/lembaga dengan Satgas DPR RI dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan pascabencana secara terpadu,” ujar TA Khalid dalam keterangannya.
Dalam rapat tersebut, Satgas bersama para PIC membahas mekanisme pengumpulan, perumusan, serta pengolahan data dan laporan lapangan yang berasal dari relawan, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. Data tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan percepatan tindak lanjut pemulihan.
TA Khalid menegaskan bahwa Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan terus mengawal koordinasi lintas sektor, memantau perkembangan di lapangan, serta memastikan seluruh rekomendasi dan program pemulihan dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat terdampak, khususnya di Aceh.
“Dengan mulai berkantornya 14 PIC kementerian/lembaga di Posko Galapana, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi langsung,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pola kerja terintegrasi ini diyakini akan membuat proses pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Berbagai langkah yang diambil dalam rapat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, khususnya di wilayah Aceh.
Tujuan dan Langkah yang Diambil
Rapat ini juga menjadi momen penting dalam memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemulihan pasca bencana. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan tidak ada duplikasi tugas atau kesenjangan informasi yang bisa menghambat proses pemulihan.
Beberapa hal yang dibahas dalam rapat antara lain:
- Penyusunan sistem pelaporan yang efisien dan transparan.
- Pengaturan pembagian tugas antara kementerian/lembaga dan Satgas.
- Penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas pemulihan.
- Pemetaan daerah yang paling membutuhkan bantuan.
- Evaluasi dan perbaikan terus-menerus berdasarkan masukan dari lapangan.
Selain itu, rapat juga membahas pentingnya partisipasi masyarakat dan relawan dalam proses pemulihan. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari upaya membangun kembali kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Dengan komitmen kuat dari semua pihak, diharapkan pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Selain itu, keberlanjutan dari berbagai program pemulihan juga menjadi fokus utama agar masyarakat tidak kembali terpuruk setelah bencana berlalu.