Daerah  

Ribuan Massa Buruh Pabrik Rokok Bersatu Kepung Kantor Bupati Pamekasan Menuntut Bupati


 

PAMEKASAN, Media Awas. Com- Ribuan massa buruh pabrik rokok dan petani tembakau bersatu tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan

Para aksi tersebut menyampaikan tuntutan kepada Bupati Pamekasan

Dalam aksi tersebut, perwakilan massa diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Kapolres Pamekasan, serta perwakilan dari Bea Cukai Madura.

Imam Turmudzi, bersama Khalili, menyampaikan sikap tegas FPBM sebagai representasi petani tembakau, buruh pabrik, dan pelaku ekonomi rakyat. Mereka menyoroti aktivitas oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dinilai meresahkan.

“Kami buruh berharap kepada pemerintah, terutama kepada Polres Pamekasan, untuk menertibkan oknum LSM yang tidak memiliki payung hukum,” ucap Imam Turmudzi dalam orasinya.selasa(10/2/2026)

Selain itu, massa aksi juga menyoroti tingginya tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dinilai terus memberatkan pabrikan rokok kecil dan berpotensi menyebabkan penutupan usaha.

“Beban biaya yang melonjak membuat pabrikan kecil kesulitan bersaing. Kenaikan tarif yang signifikan dianggap sebagai lonceng kematian industri hasil tembakau lokal Madura,” ungkapnya.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyambut baik penyampaian aspirasi buruh rokok dan petani tembakau. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk berpihak kepada buruh dan pengusaha lokal.

“Angka kemiskinan di Pamekasan semakin menurun, artinya ini dampak dari adanya perusahaan rokok dan tembakau di Pamekasan yang semakin besar. Kami ingin mereka tetap dibina, apa yang menjadi keinginan mereka akan kita perjuangkan,” tutur Bupati pamekasan.

Tak hanya itu saja, Bupati juga berkomitmen untuk menertibkan LSM yang tidak memiliki legal standing, memperjuangkan kebijakan cukai yang lebih berpihak kepada industri lokal, serta mengawal aspirasi petani hingga ke pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Pamekasan dijadwalkan menggelar pertemuan lanjutan bersama DPRD, kepolisian, dan Bea Cukai pada 20 Februari 2026 untuk membahas tindak lanjut tuntutan tersebut.

“Kami berkomitmen memperjuangkan sampai ke Jakarta,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Bea Cukai Madura menyampaikan bahwa keluhan terkait tingginya tarif cukai yang disampaikan massa aksi telah diteruskan ke pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu kebijakan lanjutan.

“Apa yang disampaikan massa aksi terkait tingginya tarif cukai sudah kami sampaikan ke pusat. Mohon bersabar untuk menunggu hasilnya,” pungkasnya.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *