Mutasi Eselon III di Kabupaten Kuningan
Pada hari Selasa, 6 Januari 2026, akan dilaksanakan mutasi perdana khusus untuk pejabat eselon III di bawah kepemimpinan Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati, Tuti Andriani. Acara ini akan digelar di kawasan Kebun Raya Kuningan atau Kebun Raya Padabeunghar Kecamatan Pasawahan. Pemilihan lokasi ini memang telah direncanakan sejak era almarhum Bupati H. Aang Hamid Suganda.
Khusus di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kuningan, terjadi perombakan yang cukup signifikan. Disdikbud yang merupakan SKPD terbesar di Kota Kuda dengan ratusan sekolah dan belasan ribu guru, mengalami perubahan total pada tingkat pejabat eselon III-nya.
Beberapa pejabat eselon III yang menerima surat undangan mutasi antara lain:
- Sekretaris Disdikbud, Rusmiadi, yang kabarnya akan kembali menjabat sebagai camat.
- Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Rizal Arif Gunawan.
- Kepala Bidang Kebudayaan, Rio Anto Permana Saputra.
- Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), H. Abidin.
- Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan (PAUD & Dikmas), Deden Rendra Nurrohim Rukmana.
- Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), H. Pipin Mansur Aripin.
Para pejabat tersebut masih belum mengetahui secara pasti posisi tugas baru mereka. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, hanya dua dari mereka yang akan pindah ke SKPD lain. Sementara sisanya hanya mengalami rotasi internal atau bahkan promosi menjadi sekdis.
Isu kuat menyebutkan bahwa Kepala SMPN 1 Lebakwangi, Surya, akan masuk dalam jabatan eselon III di lingkup Disdikbud Kuningan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ia juga menerima surat undangan mutasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan sekaligus Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Uu Kusmana, menjelaskan bahwa mutasi dan promosi hanya akan diberlakukan bagi pejabat eselon III dari seluruh SKPD dan kecamatan. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 150 orang.
Sementara itu, jabatan eselon II yang mengalami kekosongan belum dilakukan pembahasan. Demikian pula dengan jabatan eselon IV yang jumlahnya paling banyak dan masih dalam proses pembahasan. Pihaknya juga menunggu arahan lebih lanjut dari Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, sebagai pemegang kebijakan utama.